PravadaNews – Komisi C DPRD DKI Jakarta menuntaskan pembahasan proyeksi kinerja dan kebutuhan anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor transportasi untuk Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan mencakup target dividen, Public Service Obligation (PSO), hingga Penyertaan Modal Daerah (PMD). Tujuannya, mendukung keberlanjutan proyek transportasi publik di Jakarta.
Sekretaris Komisi C Ismail mengatakan, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari proyeksi yang sebelumnya telah dicatatkan dalam nota kesepahaman (MoU).
Sejumlah komponen anggaran dan kontribusi BUMD telah disepakati bersama dalam rapat kerja tersebut.
Komisi C juga mendalami kebutuhan PSO. Mendukung layanan transportasi publik serta pengajuan PMD. Melanjutkan pembangunan proyek transportasi di Jakarta.
Pengembangan jaringan transportasi publik menjadi perhatian. Khususnya, perpanjangan trase Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT). Namun harus diiringi peningkatan jumlah pengguna atau ridership.
Menurut Ismail, peningkatan jumlah penumpang akan berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan non-farebox atau pendapatan di luar penjualan tiket.
Harapannya, pendapatan itu menyeimbangkan kebutuhan subsidi operasional atau PSO oleh pemerintah daerah. “Begitu juga yang sifatnya non-uang, bisa mengatasi macetan yang menjadi masalah utama Jakarta,” kata Ismail dikutip Kamis (12/11/2026).
Komisi C turut memberikan masukan terkait integrasi antarmoda transportasi. Yakni, akses menuju stasiun LRT di kawasan BPKP. Hingga kini, belum terintegrasi secara optimal dengan layanan Transjakarta.
Jarak antara halte Transjakarta dan stasiun LRT masih cukup jauh. Akibatnya, menyulitkan masyarakat yang hendak berpindah moda transportasi.
Kondisi itu perlu menjadi perhatian. Konektivitas transportasi publik mudah dijangkau. Integrasi antarmoda yang lebih baik, mendorong peningkatan jumlah penumpang di Jakarta.
“Ya ada beberapa titik yang dikeluhkan ya. Makanya tadi kita berikan masukan,” kata Ismail.
