PravadaNews – Upaya melindungi masyarakat dari risiko penggunaan rokok elektrik atau vape terus diperkuat melalui edukasi hingga tingkat lingkungan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang mendorong sosialisasi Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang hukum rokok elektrik dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Tak hanya menyampaikan ketetapan fatwa, MUI juga mengajak warga berperan aktif mengedukasi lingkungan serta melaporkan indikasi penyalahgunaan zat berbahaya.
Sosialisasi tersebut dijadwalkan menyasar organisasi kemasyarakatan hingga pengurus MUI tingkat kecamatan pada pekan ini.
Ketua MUI Kota Tangerang Ahmad Baijuri Khotib menyatakan, kesiapan lembaga dalam menggencarkan sosialisasi fatwa rokok elektrik. Pemetaan kondisi lapangan dirumuskan bersama Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota serta Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat.
“Fatwa ini akan kami sosialisasikan dan koordinasikan dengan pemerintah daerah. Sebab kami perlu mengetahui seberapa besar penggunaan vape di Kota Tangerang agar langkah pencegahannya lebih tepat,” ujar Baijuri dikutip Kamis (12/11/2026).
Baijuri menegaskan kolaborasi lintas instansi diperkuat demi mencegah peredaran maupun penyalahgunaan zat narkotika di masyarakat. Ketetapan hukum Komisi Fatwa pusat bersumber dari kajian mendalam atas berbagai laporan penggunaan rokok elektrik.
“Menindaklanjuti fatwa lebih difokuskan pada edukasi, sosialisasi, pendataan. Karena, MUI bukan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penindakan atau menutup tempat usaha yang menjual vape,” ucap Baijuri.
Baijuri memandang pendekatan persuasif sangat penting dilakukan sejalan dengan keterlibatan aparat penegak hukum di lapangan.
Peredaran zat adiktif terlarang melalui pipa hisap elektrik menjadi ancaman nyata bagi kesehatan generasi penerus.
“Yang menjadi alasan kuat keluarnya fatwa ini adalah untuk menyelamatkan generasi dan para pengguna sebah berdasarkan informasi dan fakta di lapangan, vape rawan disalahgunakan menjadi sarana penggunaan narkotika,” ucap Baijuri.
Sekretaris Jenderal MUI Kabupaten Tangerang Nur Alam menjelaskan bahwa ketetapan hukum rokok elektrik berlaku secara nasional.
Pihaknya menjadwalkan agenda penyuluhan terpadu guna memberikan pemahaman mengenai larangan rantai produksi serta perdagangan vape.
“Fatwa ini berlaku secara nasional. Kami MUI Kabupaten Tangerang tentunya akan menyosialisasikan fatwa ini,” ujar Baijuri.
Ketentuan hukum syariat tersebut secara otomatis mengikat seluruh lapisan umat Islam di wilayah Kabupaten Tangerang. Langkah pembinaan moral keagamaan ini diharapkan mampu melindungi keselamatan fisik serta spiritual para generasi muda.














