PravadaNews – Dinamika politik pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden menjadi sorotan sejumlah kalangan.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak memiliki agenda untuk mengusulkan nama pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap Demokrat dalam menyikapi polemik terkait kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari 2 calon diusulkan Presiden,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
AHY sepenuhnya menyerah proses pengusulan nama Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto.
Partai Demokrat juga menghormati kewenangan MPR dalam memilih nama Cawapres yang akan mendampingi Presiden Prabowo.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat. Telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” ucap AHY.
AHY juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga suasana tetap tenang dan kondusif. Selain itu, perlu juga memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja. Dan agenda pembangunan harus terus berlanjut,” ujar AHY.
AHY berharap segala dinamika politik yang terjadi agar tidak mengganggu kehidupan rakyat.
AHY berpesan agar tidak membiarkan spekulasi yang terjadi di masyarakat mendahului konstitusi.
“Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan apa dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki, mohon disampaikan sikap dan posisi Partai Demokrat hari ini kepada masyarakat luas,” ucap AHY.
Turut hadir dalam konferensi pers Partai Demokrat diantaranya sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat.
Turut hadir juga kader yang menjabat menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih dan DPR.
Diantaranya, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.
Kemudian, Anggota DPR Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan, dan Benny Kabur Harman.
