PravadaNews — Pasar rakyat bukan sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan urat nadi perekonomian daerah. Di tengah gempuran era digitalisasi dan menjamurnya pusat perbelanjaan modern, pasar rakyat tetap berdiri kokoh sebagai simbol kemandirian ekonomi masyarakat kecil.
Melalui ruang tradisional ini, kita dapat melihat bagaimana interaksi sosial, tawar-menawar yang hangat, dan perputaran modal lokal saling menguatkan demi kesejahteraan bersama.
Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui aturan-aturan mengenai pasar. Hal itu penting diketahui agar pasar di Indonesia tidak menyalahi aturan yang berlaku.
Pendirian pasar tradisional atau pasar rakyat di Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari legalitas usaha hingga kesesuaian tata ruang dan standar bangunan. Pemerintah juga mengatur aspek lingkungan, sanitasi, keselamatan, serta pengelolaan pasar untuk melindungi pedagang dan konsumen.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi salah satu landasan hukum penyelenggaraan pasar rakyat. Ketentuan tersebut diperinci melalui berbagai peraturan pelaksana yang mengatur pembangunan, perizinan, dan pengelolaan sarana perdagangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan juga menjadi bagian dari kerangka regulasi tersebut. Adapun perubahan melalui PP Nomor 3 Tahun 2026 perlu dicermati untuk memastikan ketentuan yang berlaku dalam pendirian pasar saat ini.
- Persyaratan Administrasi dan Perizinan Pasar Rakyat
Pelaku usaha yang ingin mendirikan dan mengelola pasar perlu memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan perizinan yang berlaku. Dokumen legalitas usaha dan bukti penguasaan lahan menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Pelaku usaha juga perlu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Jenis perizinan lanjutan, termasuk ketentuan mengenai Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR), harus disesuaikan dengan klasifikasi kegiatan usaha dan regulasi terbaru.
Pengembang harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk menggunakan lahan pembangunan pasar. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat kepemilikan tanah atau perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan apabila menggunakan aset pemerintah daerah.
Badan usaha seperti perseroan terbatas, persekutuan komanditer, BUMD, atau koperasi juga harus memenuhi persyaratan pendirian sesuai bentuk hukumnya. Kelengkapan dokumen administrasi membantu memastikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan pasar memiliki dasar legal yang jelas.
- Lokasi Pasar Harus Sesuai Tata Ruang
Persyaratan berikutnya berkaitan dengan lokasi pembangunan pasar rakyat. Pengembang harus memastikan penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten atau kota setempat.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi salah satu persyaratan dasar yang perlu diperhatikan dalam proses perizinan. Ketentuan ini membantu memastikan lokasi pembangunan sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan pemerintah daerah.
Pengembang juga perlu memperhatikan akses jalan dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi pasar. Perencanaan yang tepat dapat membantu mengurangi potensi gangguan lalu lintas, persoalan drainase, serta konflik penggunaan lahan.
Aspek lingkungan turut menjadi bagian dari persiapan pembangunan pasar rakyat. Dokumen lingkungan berupa analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL-UPL) perlu dipenuhi sesuai jenis dan skala kegiatan.
Pengembang juga perlu memperhatikan dampak aktivitas pasar terhadap arus kendaraan di sekitarnya. Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) diperlukan apabila kegiatan pembangunan memenuhi kriteria yang mewajibkannya berdasarkan peraturan terkait.
- Standar Bangunan dan Fasilitas Pasar Tradisional
Pembangunan fisik pasar rakyat harus memperhatikan keamanan, kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan pengunjung. Materi yang menjadi acuan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2021 tentang Pasar Rakyat sebagai salah satu rujukan teknis.
Pengelola perlu menyediakan fasilitas sanitasi dan kebersihan yang memadai. Fasilitas tersebut mencakup toilet, saluran drainase, tempat penampungan sementara sampah, serta pengelolaan air limbah sesuai kebutuhan dan standar yang berlaku.
Penataan area perdagangan juga perlu memperhatikan jenis komoditas yang dijual. Pemisahan zona basah untuk komoditas seperti daging dan ikan dari zona kering membantu mendukung kebersihan serta mengurangi risiko kontaminasi.
Pasar rakyat juga memerlukan fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas perdagangan sehari-hari. Area parkir, tempat bongkar muat barang, jalur evakuasi, dan sarana pemadam kebakaran perlu direncanakan sesuai kebutuhan serta ketentuan teknis bangunan.
- Pengelolaan Pasar dan Perlindungan Pedagang
Ketentuan mengenai pasar rakyat tidak hanya mengatur pembangunan fisik, tetapi juga pengelolaannya setelah pasar beroperasi. Pemerintah daerah memiliki peran dalam pembinaan agar pasar tetap bersih, aman, tertib, dan mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan menjadi salah satu acuan yang dicantumkan dalam materi. Aturan tersebut berkaitan dengan pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, termasuk pasar rakyat.
Pengelolaan pasar juga dapat mencakup peningkatan kualitas pelayanan dan pemanfaatan teknologi. Digitalisasi pembayaran, pengaturan kebersihan kios dan los, serta pengawasan alat ukur pedagang dapat mendukung pelayanan kepada konsumen.
Pemerintah pusat dan daerah juga dapat menjalankan program revitalisasi untuk meningkatkan kondisi fisik pasar rakyat. Pelaksanaan program tersebut perlu memperhatikan kebutuhan pedagang agar perbaikan fasilitas tidak menghambat keberlangsungan usaha mereka.
Perlindungan terhadap pedagang kecil menjadi bagian penting dalam penataan pasar rakyat. Pemerintah perlu menjaga iklim persaingan yang sehat antara pasar rakyat dan pelaku usaha ritel modern sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, pendirian pasar tradisional membutuhkan persiapan yang mencakup legalitas usaha, kesesuaian tata ruang, kelayakan lingkungan, dan standar teknis bangunan.
Pemenuhan persyaratan tersebut perlu disertai pengelolaan yang baik agar pasar rakyat dapat berfungsi sebagai sarana perdagangan yang aman, bersih, dan mendukung perekonomian masyarakat.
