Beranda / Nasional / Pemerintah Usul Rombak RUU Kadin

Pemerintah Usul Rombak RUU Kadin

PravadaNews – Pemerintah mengusulkan perombakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Rencananya RUU tersebut akan disederhanakan dengan jumlah bab dan pasal dalam beleid tersebut. 

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diserahkan kepada DPR RI, pemerintah mengusulkan penghapusan 184 dari total 369 butir DIM.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan, pemerintah mengusulkan penyederhanaan RUU Kadin dari sebelumnya terdiri atas 13 bab dan 43 pasal menjadi 8 bab dan 19 pasal. Menurut Budi, pengurangan tersebut dilakukan agar pengaturan dalam undang-undang lebih berfokus pada hubungan negara dengan Kadin serta fungsi organisasi tersebut. 

Sementara itu, ketentuan teknis dan internal organisasi akan diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin.

“Dari 369 butir DIM, 184 butir diusulkan dihapus. Penghapusan ini bukan berarti materinya ditiadakan, karena pengaturan teknis dan internal organisasi dialihkan pengaturannya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Budi menjelaskan, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin perlu dilakukan untuk menyesuaikan organisasi tersebut dengan perkembangan dunia usaha. Hal ini mencakup transformasi digital, dinamika rantai pasok, tuntutan keberlanjutan usaha, hingga kebutuhan pelaku usaha yang semakin kompleks.

Adapun Kadin sendiri dianggap memiliki posisi strategis dalam menghimpun aspirasi dunia usaha. Bahkan, dapat memberikan masukan kebijakan, serta membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, agar dapat berkembang dan masuk ke rantai pasok maupun pasar global.

Dalam DIM tersebut, pemerintah mengusulkan agar Kadin tetap menjadi organisasi mandiri. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) ditetapkan melalui musyawarah nasional dan disetujui pemerintah melalui keputusan presiden.

Adapun dalam ketentuan peralihan, Kadin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 diusulkan menyesuaikan AD/ART paling lambat satu tahun sejak undang-undang yang baru berlaku. Setelah itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 akan dicabut.

Budi mengatakan, pemerintah berharap DPR dapat mendukung arah penyederhanaan RUU Kadin tersebut. Pemerintah juga menginginkan keterlibatan Kadin, asosiasi pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembahasan.

“Pemerintah siap membahas DIM ini secara konstruktif bersama DPR sesuai jadwal pembahasan yang disepakati,” ucap Budi.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *