PravadaNews – Harga cabai yang meningkat di sejumlah daerah membuat tekanan inflasi pangan belum reda meskipun inflasi nasional melandai pada Oktober 2026.
Bank Indonesia (BI) merespons kondisi tersebut dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah untuk menjaga pasokan dan distribusi pangan, terutama di wilayah yang mengalami gangguan cuaca.
Hal ini diungkap Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali yang mengatakan inflasi kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) masih perlu diwaspadai karena mengalami peningkatan secara tahunan.
“Namun, yang harus kita cermati dan kita jaga adalah inflasi volatile food, yang tadi ditanyakan mengenai pangan, yang masih meningkat menjadi 5,81% secara tahunan,” kata Ricky dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan data BI, inflasi pangan meningkat dari 5,03% pada September menjadi 5,81% pada Oktober 2026 secara tahunan. Sebaliknya, inflasi nasional turun dari 3,28% menjadi 3,23% pada periode yang sama.
Meski demikian, kenaikan harga pangan secara bulanan mulai melambat dari 1,46% pada September menjadi 0,77% pada Oktober. Cabai merah dan cabai rawit masih menjadi penyumbang inflasi akibat berkurangnya produksi di sejumlah daerah sentra.
Ricky menjelaskan, tekanan harga pangan terutama terjadi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), serta Kalimantan.
Kondisi itu, lanjutnya, berkaitan dengan gangguan pasokan sejumlah komoditas pertanian.
“Ini terutama didorong oleh aneka cabai dan tomat, terutama akibat berkurangnya pasokan, kekeringan, dan gangguan cuaca,” jelas Ricky.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Ricky menyebut pengendalian inflasi perlu dilakukan lebih awal dan tepat sasaran dengan memperhatikan daerah yang paling rentan. Langkah ini juga mempertimbangkan risiko cuaca ekstrem, termasuk fenomena El Niño yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027.
Karena itu, BI melalui 46 kantor perwakilan di daerah memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kerja sama tersebut dijalankan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Dalam jangka pendek, BI berfokus menjaga pasokan melalui pasar murah, kerja sama antardaerah, dan fasilitasi distribusi pangan. Sementara untuk jangka panjang, upaya diarahkan pada perbaikan irigasi, penggunaan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi iklim, serta peningkatan produktivitas.
Sejalan dengan langkah ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta pemerintah daerah segera mengajukan bantuan stabilisasi harga cabai apabila terjadi gangguan pasokan.
Permintaan itu disampaikan agar penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Jadi kita harapkan kawan-kawan dari daerah ini mengajukan surat kepada Badan Pangan Nasional untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga cabai,” ujar Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto pada Senin (26/10).
Untuk menindaklanjuti langkah tersebut, Bapanas memperkuat Gerakan Pangan Murah (GPM) agar masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Pemerintah juga menjalankan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk mengirim bahan pangan dari daerah yang memiliki kelebihan pasokan ke wilayah yang membutuhkan.
Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional pada Rabu (9/11), GPM telah dilaksanakan sebanyak 13.077 kali di seluruh Indonesia. Sedangkan program FDP telah memobilisasi 344 ton berbagai komoditas pangan dari daerah surplus menuju daerah yang kekurangan pasokan.














