Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Dok. DPR RI)

Beranda / Politik / RUU Perampasan Aset Tak Atur Peningkatan Kekayaan Tak Wajar

RUU Perampasan Aset Tak Atur Peningkatan Kekayaan Tak Wajar

PravadaNews – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. 

Keputusan tersebut diambil setelah DPR menyerap aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan masukan sejumlah ahli yang menilai ketentuan itu berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Habiburokhman mengatakan, selama proses pembahasan RUU Perampasan Aset, pihaknya menerima beragam pandangan terkait penerapan illicit enrichment. Meskipun terdapat pihak yang mendukung, penolakan terhadap ketentuan tersebut juga cukup banyak.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, gitu ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman usai Rapat Paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Selain mempertimbangkan aspirasi publik, Komisi III DPR juga melakukan kajian dengan membandingkan penerapan aturan serupa di sejumlah negara. Hasil kajian tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak memasukkan illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris yang menurutnya tidak menerapkan ketentuan tersebut. Habiburokhman menyebut persoalan HAM menjadi salah satu alasan yang dipertimbangkan dalam pembahasan aturan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar.

“Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment. Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen ya, khusus juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” kata Habiburokhman. 

Menurut Habiburokhman, terdapat pula persoalan dari sisi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Habiburokhman menjelaskan RUU Perampasan Aset dirancang untuk mengatur aspek formil atau tata cara hukum acara dalam proses perampasan aset.

Sementara itu, illicit enrichment dinilai berkaitan dengan aspek materiil karena mengatur norma atau substansi mengenai peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan kewajarannya.

Perbedaan karakter pengaturan tersebut menjadi pertimbangan lain bagi DPR untuk tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset.

“Jadi, memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini,” kata Habiburokhman. 

Di sisi lain, DPR RI telah menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sebelum pengambilan keputusan, Habiburokhman menyampaikan laporan hasil penyusunan RUU Perampasan Aset kepada seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *