Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. (Dok. Intan Afrida Rafni).

Beranda / Nasional / Danantara Dinilai Jadi Opsi Paling Rasional Kelola Dana Pesangon

Danantara Dinilai Jadi Opsi Paling Rasional Kelola Dana Pesangon

PravadaNews – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) disebut menjadi salah satu opsi paling rasional untuk mengelola dana cadangan pesangon. 

Pasalnya, menurut buruh, penggunaan lembaga yang sudah ada dianggap lebih memungkinkan dibandingkan membentuk badan baru maupun menunjuk BPJS Ketenagakerjaan yang membutuhkan penyesuaian regulasi.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan terdapat tiga opsi lembaga yang berpotensi ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ketiga opsi tersebut meliputi BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau pembentukan lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon. Namun, masing-masing pilihan memiliki konsekuensi berbeda dari sisi regulasi, anggaran, maupun kesiapan kelembagaan.

Menurut Said Iqbal, penggunaan BPJS Ketenagakerjaan berpotensi membutuhkan perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS. Hal ini karena dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang berbeda dari program jaminan sosial.

Sementara itu, pembentukan lembaga baru dinilai membutuhkan anggaran yang besar, termasuk untuk membangun infrastruktur dan menyiapkan sumber daya manusia.

“Kalau BPJS harus mengubah undang-undang. Kalau membentuk lembaga baru, anggarannya sangat besar,” kata Said Iqbal dikutip Sabtu (21/11/2026).

Atas pertimbangan tersebut, KSPI dan Partai Buruh lebih cenderung mengusulkan penggunaan lembaga yang telah tersedia, yakni Danantara. 

Menurut Said, pilihan tersebut dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembentukan sistem pengelolaan dana cadangan pesangon tanpa harus membangun organisasi baru.

“Kalau KSPI dan Partai Buruh berpendapat, lembaga yang sudah ada itu Danantara,” kata Said Iqbal.

Meski demikian, Said Iqbal menegaskan usulan tersebut belum menjadi keputusan pemerintah. Hingga saat ini, Presiden maupun pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola dana cadangan pesangon.

“Tetapi kalau ditanya pendapat KSPI dan Partai Buruh, kami lebih cenderung menggunakan lembaga yang sudah ada,” kata Said Iqbal.

Diketahui, pemerintah akan membentuk lembaga khusus yang ditunjuk untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) secara terpusat. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. 

Melalui skema tersebut, setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan dan menyetorkan dana pesangon agar hak pekerja tetap terpenuhi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan kewajiban menyiapkan dana pesangon sudah harus diperhitungkan perusahaan sejak awal pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” kata Indah, dikutip Minggu (15/11/2026).

Lembaga pengelola DCP ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat mencegah pekerja yang terkena PHK kehilangan hak pesangon akibat perusahaan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayarnya

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *