PravadaNews – Penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia memantik perhatian pemerintah.
Di tengah upaya platform digital menindak aktivitas yang dinilai melanggar aturan, transparansi dalam moderasi konten menjadi sorotan, terutama ketika kebijakan tersebut berpotensi menyentuh ruang kebebasan berekspresi masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta Google memberikan klarifikasi terkait penutupan ribuan kanal YouTube tersebut.
Pemerintah menilai langkah penghapusan kanal dalam jumlah besar perlu dijelaskan secara terbuka agar publik mengetahui dasar kebijakan yang diterapkan platform.
Dalam keterangan resminya, Kemkomdigi menegaskan penutupan kanal-kanal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih, tindakan penghapusan konten maupun kanal di ruang digital berpotensi berdampak terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.
Kemkomdigi berpandangan, penanganan operasi pengaruh terkoordinasi memang menjadi bagian dari upaya menjaga ruang digital.
Namun, langkah moderasi konten yang dilakukan platform tetap perlu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme yang jelas.
Pemerintah menegaskan dukungannya terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.
Karena itu, kebijakan moderasi konten oleh Google maupun penyedia platform digital lainnya perlu dijalankan secara proporsional, dengan mempertimbangkan hak pengguna dan kejelasan alasan di balik penindakan.
Kemkomdigi pun menyoroti pentingnya tata kelola moderasi konten yang baik agar upaya menangani aktivitas terkoordinasi di ruang digital tidak berujung pada pembatasan berekspresi yang tidak transparan.
Klarifikasi dari Google dinilai penting untuk menjelaskan dasar penutupan ribuan kanal tersebut, sekaligus memastikan proses moderasi konten berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan menghormati hak masyarakat di ruang digital.
“Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google, dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” tulis Kemkomdigi dikutip, Sabtu (21/11/2026).
Klarifikasi itu juga didasari, dengan belum adanya laporan Google yang masuk ke Kemkomdigi.
Sehingga penjelasan resmi dalam klarifikasi itu juga nantinya akan dilakukan pendalaman oleh Kemkomdigi.
“Laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji,” tulis komdigi lagi.
Diketahui, sebanyak 19.372 kanal YouTube telah ditutup karena dinilai terbukti terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi.
Penutupan yang dilakukan Juli-Oktober 2026 ini, merujuk pada penilaian yang dilakukan Google dalam sistem Google Threat Intelligence Group (GTIG).














