PravadaNews – Simulasi iuran dana cadangan pesangon sebesar 3,3 persen pernah muncul dalam pembahasan pada masa Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno. Namun, angka tersebut belum menjadi ketentuan resmi dalam skema dana cadangan pesangon yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan besaran iuran dana cadangan pesangon harus ditentukan melalui perhitungan aktuaria. Penghitungan tersebut perlu mempertimbangkan formula pesangon, masa kerja, serta besaran upah pekerja.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perhitungan aktuaria baru sebelum menetapkan besaran iuran yang wajib dibayarkan perusahaan. Tujuannya, agar dana yang terkumpul mencukupi sesuai kebutuhan pembayaran pesangon ketika pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Adapun dalam mekanisme dana cadangan pesangon nantinya mewajibkan perusahaan menyisihkan sejumlah dana dalam bentuk iuran secara berkala. Dana tersebut kemudian disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang ditunjuk pemerintah.
“Dulu ketika dibahas pada masa Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno, pernah muncul simulasi sekitar 3,3 persen. Tetapi untuk sekarang harus dihitung kembali secara aktuaria, karena ada formula pesangon, masa kerja, dan upah yang menjadi pertimbangan,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (20/11/2026).
Selain penghitungan aktuaria, Said Iqbal mengusulkan penerapan batas atas upah atau ceiling wages sebagai dasar penghitungan iuran. Mekanisme tersebut diperlukan agar besaran iuran tetap proporsional, terutama bagi pekerja dengan penghasilan sangat tinggi.
Selain itu, lanjut Said Iqbal, penerapan batas atas upah tidak boleh mengurangi hak pesangon yang seharusnya diterima pekerja. Apabila dana yang dibayarkan lembaga penyelenggara tidak mencukupi hak pekerja, kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.
Hal yang sama berlaku apabila perjanjian kerja bersama (PKB) memberikan ketentuan pesangon lebih besar dibandingkan ketentuan minimum dalam undang-undang. Perusahaan tetap wajib memenuhi selisih pembayaran tersebut.
“Kalau dalam perjanjian kerja bersama disepakati pesangon tiga kali ketentuan, yang satu kali diambil dari lembaga penyelenggara, sedangkan kekurangannya dibayar perusahaan. Jadi tidak ada hak pekerja yang hilang,” jelas Said Iqbal.
Adapun dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha dan bukan bagian dari program jaminan sosial. Karena itu, dana yang disetorkan perusahaan harus dipisahkan dari kekayaan perusahaan sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan operasional maupun bisnis lainnya.
Melalui skema tersebut, pekerja diharapkan tetap memperoleh hak pesangon meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga dinyatakan pailit. Nantinya, pembayaran pesangon dapat diajukan melalui lembaga penyelenggara dana cadangan pesangon.
Diketahui, pemerintah akan membentuk lembaga khusus yang ditunjuk untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) secara terpusat. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Melalui skema tersebut, setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan dan menyetorkan dana pesangon agar hak pekerja tetap terpenuhi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan kewajiban menyiapkan dana pesangon sudah harus diperhitungkan perusahaan sejak awal pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
“Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” kata Indah, dikutip Minggu (15/11/2026).
Lembaga pengelola DCP ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat mencegah pekerja yang terkena PHK kehilangan hak pesangon akibat perusahaan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayarnya.














