PravadaNews – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I-2026. Stimulus itu berupa bantuan sosial (bansos), potongan tarif jalan tol, dan diskon tiket transportasi.
Stimulus ekonomi ini akan diberikan pemerintah pada periode Februari-Maret 2026. Total anggaran Rp12,83 triliun diperuntukkan untuk diskon transportasi Rp200 miliar dan bansos sebesar Rp12 triliun. Selain itu, pemerintah memberikan diskon tiket pesawat sebesar 16 persen.
Sementara itu, untuk transportasi laut dan kereta api akan ada potongan tarif tiket sebesar 30 persen dan diskon tarif tol sebesar 20 persen.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengatakan, pemberian stimulus tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat.
Namun yang terpenting adalah bagaimana stimulus yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tepat sasaran. Maka dari itu, Anis mengingatkan agar pelaksanaannya harus disesuaikan dengan data penerima sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
Baca Juga: Pertamina Diminta Antisipasi Kelangkaan BBM
Anis mengatakan, Ramadan dan Lebaran bukan hanya momentum ibadah, tetapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang dan konsumsi naik signifikan.
“Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Anis menekankan bahwa Komisi XI mendukung langkah pemerintah yang memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat di bulan Ramadan dan Lebaran. Menurutnya, stimulus tersebut langkah untuk meringankan beban rakyat.
Selain itu, Komisi XI juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian stimulus dari pemerintah ini.
Baca Juga: Komisi VI Minta Kebijakan Impor Mobil Kopdes Jadi Opsi Terakhir
“Tapi kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan musiman tanpa evaluasi,” kata Anis.
Anis mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan berdasarkan ketepatan sasaran berbasis data. Anis berkata, pemberian bansos kerap menimbulkan persoalan, maka perlu kehati-hatian.
“Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” kata Anis.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, secara ekonomi, stimulus akan mendorong konsumsi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Tapi kita juga harus jujur, dampaknya sifatnya sementara. Daya beli yang kuat tetap harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil,” pungkas Anis.
