PravadaNews – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkap Kemententeri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi dibentuk dalam Kabinet Merah Putih. Alasannya, dinilai hilirisasi dan transisi energi membutuhkan koordinasi yang lebih menyeluruh di tengah ketidakpastian geopolitik serta dinamika ekonomi global.
Selain itu, kedua posisi tersebut juga berkaitan dengan tuntutan penggunaan energi bersih sebagai bagian dari komitmen global.
Bahlil mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memandang penting adanya kementerian koordinator yang menangani hilirisasi dan transisi energi.
“Kita tahu bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih, maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement,” ujar Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Menurut Bahlil, hilirisasi dan transisi energi tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kedua hal itu harus terintegrasi agar program yang dijalankan nantinya dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial. Tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden,” katanya.
Bahlil sendiri kini mendapat tugas tambahan dari Presiden Prabowo. Selain menjabat sebagai Menteri ESDM, dia juga dipercaya untuk merangkap sebagai Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi.
Bahlil mengatakan, dirinya akan menjalankan posisi tersebut dengan tanggung jawab. Meskipun saat ini menjabat di dua posisi, namun dirinya memastikan akan berupaya menjalankanya secara maksimal.
“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM,” kata Bahlil.
Meski telah mendapat tugas baru, Bahlil belum menjelaskan secara rinci kementerian apa saja yang nantinya berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Saat ditanya mengenai hal tersebut, dia mengatakan masih perlu melihat ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Begitupula dengan proyek khusus maupun target yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Bahlil mengatakan baru akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden setelah pelantikan.
“Nanti setelah ini baru saya melapor sama Bapak Presiden. Baru dilantik, ya,” ucap Bahlil.
