PravadaNews – Kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada capaian positif, tetapi juga pada keterbukaan informasi di tengah tekanan kurs, saham, dan industri.
Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ibnu Yahya menyebut capaian ekonomi tetap disampaikan kepada dunia internasional yang berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan investor.
“Pemerintahan yang menyampaikan terkait ekonomi meningkat dan lain sebagainya itu menunjukkan fakta-fakta kepada dunia internasional,” jelas Ibnu dalam diskusi publik CORE, dikutip Sabtu (4/7/2026).
Adapun Ibnu menyebut pemerintah mengawal daya saing, pertumbuhan, daya beli domestik, fiskal, dan ketahanan eksternal. Sejumlah indikator itu menjadi dasar informasi ekonomi yang disampaikan kepada pasar.
Selanjutnya, Ibnu menyebut informasi ekonomi tetap perlu memuat catatan di luar capaian positif. Catatan itu menjadi bagian dari penyampaian data yang utuh kepada investor.
Di sisi lain, Ibnu mengaitkan informasi utuh dengan kepercayaan pasar dan ketahanan eksternal. Pemerintah berkepentingan menjaga kurs, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan arus modal keluar atau capital outflow. Lebih jauh, Ibnu menegaskan informasi yang belum lengkap dapat memengaruhi persepsi investor terhadap ekonomi Indonesia.
“Tugas kita adalah menyampaikan informasi secara utuh,” jelas Ibnu.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, membedakan daya tarik Indonesia sebagai pasar dengan arah kebijakan ekonomi. Bhima menyebut Indonesia tetap menarik karena jumlah penduduk besar, konsumsi tinggi, dan kelas menengah masih besar.
“Indonesia selalu menarik untuk diceritakan. Orangnya banyak, belanja mulu, kelas menengahnya besar, menurun tapi tetap besar,” jelas Bhima.
Kemudian, Bhima menilai persoalan investor muncul ketika risiko kebijakan sulit ditakar dalam satu setengah tahun terakhir. Risiko pasar masih dapat dihitung, tetapi perubahan kebijakan cepat membuat pelaku usaha sulit menyusun strategi jangka panjang.
