PravadaNews – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mampu menurunkan kemiskinan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat melalui penyediaan hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah di berbagai daerah di Jawa Timur.
“Program BSPS ini sangat strategis karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hunian yang layak. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan kualitas hidup, tetapi juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan,” ujar Khofifah dalam keterangan di Surabaya, Senin (4/5/2026).
Khofifah mengatakan, jumlah renovasi rumah melalui BSPS di Jawa Timur meningkat signifikan dari sekitar 2.914 unit pada 2025 menjadi 33.000 unit pada 2026.
“Di Jawa Timur sendiri, peningkatan renovasi rumah BSPS cukup signifikan. Yang sebenarnya tahun lalu hanya 2.914 rumah, sekarang menjadi 33.000 rumah. Ini tentu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan karena dengan hunian layak, taraf hidup masyarakat juga meningkat. Dengan begitu, ekonomi mereka juga membaik,” lanjut Khofifah.
Menurut mantan Menteri Sosial RI itu, rumah layak huni menjadi indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena berdampak pada kesehatan, pendidikan dan produktivitas keluarga.
“Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidupnya meningkat. Ini akan berdampak pada penurunan beban ekonomi, peningkatan kesehatan keluarga, hingga memperkuat daya tahan sosial masyarakat,” ujar Khofifah.
Khofifah menambahkan, integrasi program perumahan dengan pemberdayaan ekonomi menjadi model pembangunan komprehensif untuk menekan kemiskinan secara berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kehidupan yang lebih baik. Ada intervensi pada hunian sekaligus penguatan ekonomi keluarga,” kata Khofifah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengatakan, pemerintah menargetkan perbaikan dan pembangunan hingga 3 juta rumah layak huni sampai tahun 2029.
Setiap tahunnya, program ini diharapkan mampu menjangkau sekitar 400 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Indonesia.
Target tersebut menjadi langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“BSPS ini merupakan program stimulan, bukan bantuan penuh. Pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam memperbaiki rumahnya secara mandiri,” ucap Sari.
