PravadaNews – Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2026 tercatat sebesar Rp491 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp 1,4 triliun, saat Indonesia masih menghadapi ancaman bencana yang terjadi di berbagai wilayah.
Perubahan alokasi tersebut terjadi ketika bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan masih menjadi kejadian yang berulang dalam laporan kebencanaan nasional.
Peneliti Centre of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama, menjelaskan Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi karena kondisi geografis.
Menurutnya, kondisi itu membuat pengelolaan anggaran kebencanaan tidak hanya diperlukan untuk penanganan setelah bencana, tapi juga untuk memperkuat mitigasi dan pencegahan.
Tren realisasi anggaran kebencanaan, ungkap Riza, menunjukkan kebutuhan pembiayaan yang besar, terutama ketika Indonesia mengalami bencana berskala besar yang membutuhkan proses pemulihan dalam waktu panjang.
“Jika melihat tren realisasi tersebut, seharusnya dapat diprediksi bahwa rata-rata anggaran yang dibutuhkan berada di kisaran 5 triliun rupiah. Namun, anggaran BNPB masih di bawah angka tersebut,” ujar Riza dalam penjelasannya, Sabtu (19/9/2026).
Riza menilai, keterbatasan anggaran dapat menjadi tantangan dalam mempercepat respons bencana karena kebutuhan pembiayaan sering meningkat ketika terjadi kondisi darurat.
“Hal ini menunjukkan bahwa anggaran kebencanaan kita masih sangat minim. Dampaknya terlihat dari berbagai respons di media sosial yang menilai penanganan bencana di lapangan masih kurang cepat dan sigap karena terbentur masalah pendanaan,” kata Riza.
Selain itu, Riza menyebut pembiayaan kebencanaan juga perlu memperhitungkan dampak ekonomi masyarakat, seperti terganggunya aktivitas usaha dan hilangnya sumber pendapatan setelah bencana.
BNPB mencatat bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia. Berdasarkan data BNPB, banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan kebakaran hutan serta lahan menjadi jenis bencana yang sering terjadi sepanjang 2026.
Kondisi tersebut membuat penanganan bencana juga membutuhkan kesiapan pemerintah daerah sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan kondisi darurat di lapangan.
