PravadaNews – Pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi nasional untuk melakukan pemerataan kesejahteraan. Transformasi ekonomi nasional sebagai bagian dari pembangunan ekonomi bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Presiden Prabowo mengatakan, tranformasi ekonomi saat ini belum sepenuhnya berdasarkan Pancasila. Presiden menjelaskan, ekonomi berdasarkan Pancasila yakni ekonomi yang memiliki nilai kemanusiaan dan mampu memperkuat persatuan bangsa.
“Ekonomi yang berkemanusiaan dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional,” kata Prabowo, dikutip dari kanal YouTUbe Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Resistensi BUMN Ekspor-Pengusaha
Presiden menerangkan, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka statistik. Pemerintah, kata Prabowo, perlu memastikan anak-anak, petani, nelayan, pekerja, usaha kecil dan menengah, serta desa memperoleh ruang lebih besar dalam kegiatan ekonomi.
Agenda transformasi ekonomi juga mencakup hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, koperasi, ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia.
Pemerintah turut mengaitkan transformasi tersebut dengan perbaikan tata kelola agar nilai tambah komoditas tidak terus mengalir ke luar negeri.
Namun, ukuran keberhasilan transformasi ekonomi tidak cukup dilihat dari keberanian negara menata ekspor, ataupun memperkuat hilirisasi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar menciptakan distribusi manfaat yang lebih adil bagi masyarakat, terutama kelompok paling rentan.
Direktur Eksekutif The Prakarsa, Victoria Fanggidae, menilai keadilan ekonomi berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban dalam masyarakat.
Bagi Victoria, pertumbuhan ekonomi perlu dibaca bersama kondisi kelompok paling rentan, bukan hanya melalui kenaikan angka makro.
“Pertanyaan apakah ekonomi tumbuh seharusnya yang ditanyakan apakah mereka yang paling tidak beruntung mendapat manfaat dari pertumbuhan. Itu kembali misalnya contoh di daerah tambang, daerah-daerah itu GDP, GDRP-nya tumbuh baik tetapi tingkat kemiskinan tidak,” jelas Victoria dalam Diskusi Publik Konferensi Republik, Sabtu (30/5/2026) lalu.
Dalam penjelasannya, kebijakan ekonomi dapat diuji melalui dampaknya terhadap masyarakat yang paling terdampak. Pajak, subsidi, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi, tutur Victoria, termasuk instrumen yang menentukan pembagian manfaat pembangunan.
Victoria juga menyoroti evaluasi fiskal tidak cukup berhenti pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penerimaan pajak, atau minat investor.
Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah sistem fiskal sudah adil dalam membagi manfaat dan beban, serta apakah seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. (Nur Aida Nasution)
