PravadaNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp233 triliun hingga semester I 2026 atau meningkat 44,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp161,4 triliun.
Peningkatan realisasi tersebut disertai kenaikan volume penyaluran energi bersubsidi, dengan BBM bersubsidi naik 7,8%, LPG tabung 3 kilogram meningkat 2%, dan pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dalam pembahasan APBN 2027, alokasi subsidi energi yang sebelumnya dirancang sebesar Rp272,95 triliun kemudian disepakati menjadi Rp261,50 triliun setelah dilakukan penyesuaian terhadap asumsi harga minyak dunia.
Alokasi itu mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu, liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram, serta listrik bersubsidi.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya, mengatakan subsidi energi menjadi kebijakan yang memiliki tantangan dalam pengelolaan anggaran negara.
“Pemerintah berada dalam dua dilema: menaikkan harga energi atau menambah jumlah subsidi di APBN,” kata Tata dalam diskusi publik, Sabtu (12/9/2026).
Keputusan terkait subsidi energi, jelasnya, dipengaruhi oleh perubahan harga energi global, nilai tukar, serta meningkatnya kebutuhan energi masyarakat.
Menurut Tata, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menghitung dampak kebijakan energi terhadap masyarakat.
“Subsidi memang penting, tetapi apakah tidak lebih baik jika alokasinya digunakan untuk belanja lain seperti pendidikan atau kesehatan, terlebih di tengah keterbatasan fiskal yang kita hadapi?” ungkap Tata.
Perlu diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp244,9 triliun sebagai bagian dari belanja prioritas negara dalam RAPBN 2027.
Tata menambahkan, pengelolaan subsidi energi membutuhkan perhitungan yang cermat agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan anggaran negara.
