PravadaNews – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pertamina bersama kementerian terkait segera mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali yang menyebabkan antrean kendaraan hingga berjam-jam di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Puan mendorong penambahan pasokan disertai perbaikan distribusi agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal.
“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu (14/10/2026).
Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Bali, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU bahkan disebut mengular hingga sekitar satu kilometer.
Situasi tersebut turut berdampak pada warga yang harus menunggu lama untuk mendapatkan bahan bakar. Seorang perempuan di Badung dilaporkan pingsan setelah mengantre di SPBU selama berjam-jam.
Pertamina sebelumnya mengungkapkan bahwa salah satu penyebab gangguan pasokan BBM di Bali adalah kendala bongkar muat kapal tanker. Perusahaan tersebut menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan untuk mengatasi kondisi tersebut.
Menanggapi hal itu, Puan mengingatkan bahwa penambahan pasokan harus diikuti kepastian distribusi hingga ke SPBU yang mengalami kekosongan. Menurut Puan, tambahan BBM tidak akan menyelesaikan persoalan apabila pengiriman ke wilayah yang membutuhkan masih terkendala.
“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” tutur Puan.
Puan juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan distribusi, mulai dari kedatangan kapal tanker, proses pembongkaran, ketersediaan stok di terminal, hingga pengiriman kepada penyalur.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang membuat pelayanan BBM belum kembali normal.
“Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal. Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” ujar Puan.
Selain memperbaiki distribusi, Puan meminta Pertamina memetakan kebutuhan BBM berdasarkan jenis bahan bakar dan wilayah pelayanan. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan perlu mendapat perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu memenuhi kebutuhan hingga pasokan lanjutan tersedia.
Menurut Puan, pemerintah juga perlu menetapkan target pemulihan yang terukur. Evaluasi dapat dilakukan dengan memantau jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan di antara jadwal pengiriman, serta perkembangan waktu antrean kendaraan.
“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” papar Puan.
Selama proses pemulihan berlangsung, Puan meminta pemerintah memastikan kebutuhan energi untuk pelayanan darurat dan kegiatan penting masyarakat tetap terpenuhi melalui mekanisme yang sah. Prioritas tersebut perlu memperhitungkan kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, serta distribusi kebutuhan pokok sesuai jenis BBM yang digunakan.
Puan juga menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan Pertamina. Setiap pihak perlu mengetahui lokasi yang masih mengalami kendala, pihak yang bertanggung jawab menangani persoalan, serta perkiraan waktu pemulihan pelayanan.
Puan mengingatkan bahwa Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia dengan sektor ekonomi kreatif yang turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, kelangkaan BBM yang berkepanjangan dikhawatirkan mengganggu aktivitas ekonomi dan berdampak pada pelaku usaha maupun masyarakat.
“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi Nasional,” ucap Puan.
