PravadaNews – Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indoensia tumbuh 5,5% pada kuartal I tahun 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya masih menunggu rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuan ekonomi kurtal I.
“Beberapa kali dari kami memprediksi pertumbuhan di kuartal I secara fundamental cukup baik, dan angkanya lebih besar atau sama dengan 5,5%,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Jakarta, minggu lalu.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ester Sri Astuti menilai, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% sulit untuk tercapai.
Sebab, kondisi geopolitik saat ini terus alami peningkatan khususnya di Timur Tengah. “Saya merasa kok tidak akan tercapat saat ini ya dengan kondisi global seperti itu,” ujar Ester di Jakarta, Senin (27/4).
INDEF mencatat bahwa target petumbuhan ekonomi yang diproyeksikan oleh pemerintah jarang tercapai. “Jarang sekarang tercapai,” ujar Ester.
Berdasarkan data INDEFm pertumbuhan ekonomi Indoensia pada perioses transisi pemerintahan (%, YoY) hanya tercapat ketika pergantian presiden dari Megawati Soekarnoputri ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dari 5,13% pada tahun 2004 naik 5,60% pada tahun 2005. Padahal, target pemerintahan SBY sebesar 5,4%. “Melampaui targetnya,” jelas Ester.
Namun, pada saat transisi dari SBY ke Joko Widodo (Jokowi) pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Kala itu pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%, namun pada tahun 2014 sebesar 5,2% dan turun menjadi 4,79%.
Sementara itu, transisi Jokowi ke Prabowo Subianto pertumbuhan ekonomi diproyeksikan bisa mencapai 5,2%. Faktanya, pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Pada tahun 2024 hanya 5,03% dan tahun 2025 sebesar 5,11%.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, INDEF mendorong pemerintah untuk menjadikan APBN sebagai pendorong perekonomian di masyarakat.
“Kami berharap bahwa APBN, anggaran pemerintah ini menjadi salah satu penopang atau pendorong perekonomian, karena dalam teori ekonomi, pendapatan nasional itu didorong oleh konsumsi,” pungkas Ester.
