PravadaNews – Eksportir yang masa berlaku izin Eksportir Terdaftar (ET)-nya dipangkas hingga 31 Desember 2026 berpeluang kembali menggunakan sisa masa izin saat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai menjadi perantara tunggal ekspor pada 1 Januari 2027 mendatang.
Pemerintah tengah menyiapkan perpanjangan otomatis bagi pemegang ET yang terdaftar sebelum 1 Juni 2026 melalui perubahan aturan perdagangan.
Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan, Budi Santoso yang mengatakan perpanjangan itu akan memperhitungkan sisa masa izin yang sebelumnya dibatasi hingga akhir tahun.
“Nah, nanti secara otomatis dengan perubahan Permendag, maka ET akan berlaku otomatis. Artinya, diperpanjang sesuai masa berlaku, tiga tahun dipotong yang sudah berlaku,” tutur Budi dalam sosialisasi kebijakan ekspor sumber daya alam strategis, dikutip Selasa (10/11/2026).
Budi mengungkapkan, sejumlah ET yang semula berlaku selama tiga tahun telah dibatasi hingga 31 Desember 2026 selama masa transisi kebijakan ekspor melalui PT DSI.
Dengan perubahan tersebut, eksportir diharapkan dapat menggunakan kembali sisa masa izin tanpa harus menghitung ulang masa berlaku tiga tahun dari awal.
Namun, mekanisme perpanjangannya akan dibedakan berdasarkan waktu pendaftaran, yakni sebelum dan sejak 1 Juni 2026.
“Tapi, ketika Bapak-Ibu mendaftar per 1 Juni, maka Bapak-Ibu harus mendaftar ulang. Nah, nanti dengan perubahan PP ini, maka Permendag Nomor 15, 16, dan 17 akan kita lakukan penyesuaian,” jelas Mendag Budi.
Penyesuaian ini akan dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, yang kemudian diikuti perubahan aturan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi.
Meski mekanisme ekspor berubah, Budi memastikan proses perizinan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap berjalan seperti sebelumnya, sedangkan pemeriksaan PT DSI dilakukan setelah perizinan selesai.
Sementara itu, Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara masih membatasi ET yang diterbitkan sebelum 1 Juni 2026 hingga 31 Desember 2026 atau sesuai masa berlaku apabila berakhir lebih awal.
Ketentuan berbeda berlaku untuk Persetujuan Ekspor (PE) produk turunan kelapa sawit, yang berdasarkan Pasal 43 Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tetap sah hingga masa izinnya berakhir apabila diterbitkan sebelum aturan berlaku. Namun, penggunaannya oleh pelaku usaha selain BUMN Ekspor melalui BUMN Ekspor dibatasi hingga 31 Desember 2026.
Perlu diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan revisi PP Nomor 24 Tahun 2026 selesai pada November, kemudian diikuti penyesuaian Permendag Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026, termasuk pengaturan masa berlaku ET.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT DSI Luke Mahony menjelaskan, penerapan skema ekspor baru tidak akan mengalihkan kepemilikan barang maupun hubungan perdagangan antara eksportir dan pembeli.
Sebagai persiapan, DSI telah menguji Portal NADI bersama sekitar 100 eksportir yang mewakili 50% nilai ekspor tiga komoditas strategis, dengan sekitar 340 kontrak yang masuk dalam pengujian.
Menurut Luke, hasil uji coba tersebut menjadi bahan penyempurnaan sistem, terutama dalam menjaga keamanan data dan memastikan eksportir memahami prosedur yang akan digunakan.
“Menjelang penerapan pada 1 Januari 2027, kami terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pelaku industri untuk menyiapkan panduan, pelatihan, serta layanan bantuan. Prioritas kami adalah menjaga kepastian usaha dan kelancaran ekspor, sekaligus membangun kepercayaan pasar terhadap komoditas Indonesia,” ungkap Luke.
