PravadaNews – Eksportir minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) tetap wajib memenuhi pasokan dalam negeri meski ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal mulai 1 Januari 2027 mendatang.
Kewajiban ini dikenal sebagai domestic market obligation (DMO) yang berkaitan dengan penyediaan minyak goreng rakyat, termasuk Minyakita, sebagai salah satu syarat memperoleh hak ekspor produk sawit.
Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menegaskan penunjukan DSI sebagai perantara tunggal tidak mengalihkan kewajiban DMO dari eksportir kepada perusahaan itu.
“Jadi, karena fungsi DSI ini sebagai perantara tunggal, maka yang melakukan DMO adalah perusahaan atau eksportir yang melakukan ekspor. Ya, jadi bukan PT DSI,” jelas Budi dalam sosialisasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jumat (6/11/2026).
Perusahaan eksportir, jelasnya, tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pasar domestik sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun DSI berperan sebagai perantara dalam mekanisme ekspor yang disiapkan pemerintah.
Dengan demikian, perubahan tata kelola ekspor tersebut tidak memberikan pengecualian bagi perusahaan CPO untuk mengabaikan kewajiban pasokan minyak goreng dalam negeri.
Budi juga memastikan persyaratan ekspor CPO yang selama ini diterapkan tetap berlaku meskipun proses pengawasan nantinya melibatkan DSI.
“Jadi, prosedur ekspor juga tidak berubah. Artinya, kalau misalnya prosedur ekspor CPO itu harus memenuhi DMO, tetap dilakukan,” ujar Mendag Budi.
Ketentuan itu sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang mengatur pemenuhan DMO serta pengakuan hak ekspor.
Adapun tata cara ekspor kelapa sawit diatur melalui Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit yang berlaku sejak 1 Juni 2026.
Dalam mekanisme baru tersebut, Budi memastikan perusahaan eksportir tetap dapat melakukan negosiasi dan transaksi langsung dengan pembeli. Karenanya, hubungan perdagangan yang selama ini berjalan tidak diambil alih oleh DSI.
Sehubungan dengan pemeriksaan tambahan melalui DSI dilakukan setelah seluruh proses perizinan dari Kemendag selesai, sehingga perusahaan tetap harus memenuhi persyaratan ekspor, termasuk DMO, sebelum memasuki tahapan itu.
Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah memperjelas pembagian tanggung jawab antara eksportir dan DSI agar penerapan mekanisme baru tidak menghambat kegiatan ekspor sawit.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menilai fungsi DSI sebagai perantara perlu dibedakan dari eksportir tunggal yang mengambil alih transaksi dan kewajiban perdagangan.
“GAPKI mendukung transparansi ekspor, tetapi peran DSI harus jelas: perantara tunggal, bukan eksportir tunggal yang mengambil alih seluruh risiko dan hak ekspor produsen,” tutur Eddy, dikutip Selasa (10/11).
Menurut Eddy, perusahaan yang menjalankan ekspor tetap memegang hak perdagangan dan menanggung risikonya, termasuk memenuhi kewajiban pasokan dalam negeri.
GAPKI juga mengingatkan pemenuhan DMO minyak goreng rakyat telah menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh hak ekspor, sehingga penerapan DSI perlu memperhatikan kewajiban yang sudah ditanggung perusahaan.
Selain memperjelas pembagian tugas, GAPKI meminta pemerintah membuka hasil evaluasi masa transisi DSI agar pelaku usaha dapat mengetahui dampak penerapan mekanisme baru terhadap kelancaran ekspor.
