PravadaNews — Harga sejumlah jenis beras di pasar masih mengalami kenaikan meski pemerintah menyampaikan klaim mengenai melimpahnya stok beras. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memicu efek domino terhadap perekonomian.
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional hingga Jumat (18/9/2026), harga beras kualitas bawah I naik Rp100 atau 0,68 persen menjadi Rp14.900 per kilogram. Beras kualitas medium I juga meningkat Rp50 atau 0,3 persen menjadi Rp16.650 per kilogram.
Kenaikan turut terjadi pada beras kualitas medium II yang naik 0,31 persen menjadi Rp16.400 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas super I naik 0,56 persen menjadi Rp17.950 per kilogram dan beras super II meningkat 0,29 persen menjadi Rp17.350 per kilogram.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan harga beras mulai memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
Menurut Bhima, kondisi itu terjadi karena beras merupakan kebutuhan primer yang memiliki pengaruh besar terhadap pola konsumsi rumah tangga.
“Kenaikan harga beras sudah mempengaruhi daya beli kelas menengah,” kata Bhima saat dihubungi, Minggu (20/9/2026).
Bhima menjelaskan kenaikan harga beras membuat masyarakat harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi pengeluaran rumah tangga. Ketika lebih banyak pendapatan digunakan untuk membeli beras, anggaran untuk memenuhi kebutuhan lainnya berpotensi ikut berkurang.
“Beras sebagai kebutuhan primer membentuk pola konsumsi ketika terjadi penyesuaian harga, maka barang barang kebutuhan lain akan berkurang alokasinya,” ujar Bhima.
Menurut Bhima, masyarakat akan lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan beras ketika harganya meningkat. Akibatnya, konsumsi terhadap barang dan kebutuhan lain dapat tertunda karena rumah tangga harus menyerap kenaikan biaya pangan tersebut.
“Masyarakat fokusnya menyerap kenaikan harga beras, sehingga mempengaruhi konsumsi barang lainnya,” kata Bhima.
Bhima menilai kondisi tersebut menjadi semakin penting karena beras memiliki kontribusi besar terhadap garis kemiskinan. Karena itu, kenaikan harga beras dapat memberikan tekanan lebih besar kepada kelompok masyarakat yang memiliki ruang pengeluaran terbatas.
“Apalagi beras ini kan penyumbang garis kemiskinan terbesar,” ujarnya.
Bhima juga menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi di tengah klaim mengenai surplus atau melimpahnya stok beras. Menurut Bhima, situasi tersebut dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat karena kondisi pasokan yang diklaim melimpah tidak sepenuhnya tercermin pada pergerakan harga.
“Ketika harga beras naik ditengah klaim surplus, tentu masyarakat akan kebingungan,” kata Bhima.
Lebih jauh, Bhima memperingatkan adanya efek domino apabila kenaikan harga beras terus berlanjut. Konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan lain di luar beras dapat tertunda, sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap aktivitas produksi dan sektor jasa.
“Efek domino nya konsumsi yang urgen diluar beras tertunda, produksi barang sekunder apalagi jasa tersier menurun,” ujar Bhima.
Menurut Bhima, pelemahan konsumsi tersebut berpotensi merembet ke aktivitas ekonomi secara lebih luas. Jika masyarakat mengurangi belanja di berbagai sektor karena harus mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk beras, kondisi itu dapat berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi.
“Bisa berpengaruh ke pelambatan ekonomi,” kata Bhima.
