PravadaNews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengungkapkan alasan di balik keputusannya menerima penugasan sebagai Penasihat Khusus Presiden.
Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk memastikan aspirasi buruh, petani, nelayan, guru, dan kelompok masyarakat kecil lainnya dapat tersampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam proses perumusan kebijakan pemerintah.
Said menilai, keberpihakan Presiden Prabowo terhadap rakyat kecil menjadi salah satu faktor utama yang mendorong dirinya bergabung sebagai penasihat.
Said berharap dapat berperan sebagai jembatan yang menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan kelompok pekerja kepada pemerintah, sekaligus menjaga keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
“Karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan,” kata Said di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Said, selama ini pemerintah telah banyak menerima masukan dari kalangan pengusaha dan pemilik modal. Namun, ia menilai belum ada representasi yang secara khusus menyampaikan perspektif kelas pekerja secara langsung dalam lingkaran pengambilan kebijakan di tingkat tertinggi pemerintahan.
“Karena kawan-kawan pengusaha kan misal, misal ya kita selalu melihat secara kasatmata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada,” ujar Said.
Atas dasar itu, Said mengaku memberanikan diri untuk menerima amanah tersebut sebagai bentuk ikhtiar memperjuangkan kepentingan buruh dari dalam pemerintahan. Ia menegaskan kehadirannya sebagai penasihat tidak dimaksudkan untuk mengubah posisi gerakan buruh menjadi tidak kritis terhadap pemerintah.
Sebaliknya, Said menilai keberadaannya dapat menjadi sarana untuk menghadirkan perspektif yang lebih berimbang dalam setiap pembahasan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja, dan perlindungan sosial.
“Nah saya memberanikan diri berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh. Dan secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan. Saya pikir itu aja,” tegas Said.
Said memastikan kelompok buruh akan tetap menjalankan fungsi kontrol dan kritik terhadap kebijakan pemerintah apabila dinilai tidak berpihak kepada pekerja. Namun, melalui posisi barunya tersebut, ia berharap suara buruh dapat lebih didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan nasional.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
