PravadaNews – Harga beras premium di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, masih mencapai Rp18.500 per kilogram pada Sabtu (7/11/2026), melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.900 per kilogram.
Berdasarkan pantauan di pasar tersebut, beras Setra I/Premium dijual Rp18.500 per kilogram, sedangkan beras IR I (IR 64) mencapai Rp16.500 per kilogram. Sementara itu, beras IR II Ramos dijual Rp15.500 per kilogram dan beras IR III (IR 64) Rp15.000 per kilogram.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat rata-rata harga beras premium nasional sebesar Rp16.214 per kilogram pada Kamis (5/11).
Untuk menjaga pasokan, Bapanas sebelumnya meminta Perum Bulog memperkuat distribusi beras premium ke ritel modern setelah ditemukan keterbatasan stok di sebagian gerai. Pada Oktober 2026, pasokan beras premium Bulog ke ritel mencapai sekitar 600 ton per hari, tapi pemerataan penyalurannya masih perlu diperkuat.
Menanggapi hal ini, Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Afaqa Hudaya, menilai besarnya cadangan beras pemerintah belum menjamin harga di pasar tetap terjangkau.
Dalam penjelasannya, Afaqa menyebut stok beras di gudang Bulog mencapai sekitar 4,59 juta ton. Namun, penyaluran cadangan itu dinilai belum sepenuhnya mampu menekan harga di tingkat konsumen.
Menurut Afaqa, kondisi tersebut menggambarkan kesenjangan antara besarnya persediaan beras pemerintah dan jumlah pasokan yang benar-benar beredar di pasar.
“Jadi, ibaratnya kita punya air yang banyak ditampung, tetapi yang dialirkan ke pasar hanya sedikit. Airnya tertahan,” ujar Afaqa, Sabtu (7/11).
Afaqa menjelaskan, penyerapan gabah secara besar-besaran saat panen raya membuat pasokan yang beredar di tingkat penggilingan semakin terbatas.
Kondisi ini semakin terasa ketika hasil panen menyusut akibat El Niño. Akibatnya, penggilingan harus bersaing mendapatkan gabah yang jumlahnya terbatas sehingga harga gabah ikut meningkat.
Kenaikan harga gabah kemudian dapat mendorong harga beras di tingkat konsumen, meskipun cadangan pemerintah masih dalam jumlah besar.
Selain persoalan pasokan, Afaqa menyoroti volume penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan konsumsi beras nasional setiap bulan.
Efektivitas program itu juga menghadapi persoalan pengawasan setelah pemerintah menemukan kasus beras SPHP yang dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Lebih lanjut, praktik tersebut membuat sebagian beras tidak sampai kepada konsumen dengan harga yang seharusnya.
Persoalan lainnya berkaitan dengan risiko penurunan mutu beras akibat penyimpanan terlalu lama di gudang. Kondisi ini, ungkapnya, dapat mengurangi minat konsumen dan membuat operasi pasar kurang efektif.
Berbagai persoalan itu menjadi perhatian Afaqa karena cadangan beras yang besar belum tentu dapat melindungi masyarakat dari tekanan harga apabila penyalurannya tidak berjalan optimal.
“Nah, oleh karena itu, secara keseluruhan masalah utama saat ini ada di penyaluran, bukan di ketersediaan. Secara fisik stoknya memang aman, tetapi daya beli masyarakat ini tetap tertekan,” tutur Peneliti tersebut.
Karenanya, Afaqa mendorong pemerintah memperbesar operasi pasar di wilayah dengan harga beras tinggi serta memprioritaskan penyaluran stok lama untuk menjaga kualitas. Baginya, ketahanan pangan harus tercermin dari harga beras yang terjangkau masyarakat, bukan hanya besarnya cadangan pemerintah di gudang.
