PravadaNews – Pertumbuhan konsumsi pemerintah mulai melambat pada kuartal III 2026 setelah menjadi salah satu penopang ekonomi sepanjang semester pertama.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan konsumsi pemerintah melambat dari 15,97% pada kuartal II menjadi 8,95% pada kuartal III 2026.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dari 5,29% menjadi 5,47% secara tahunan.
“Kemudian, konsumsi pemerintah juga tumbuh positif sebesar 8,95 persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya sekitar 5,66 persen. Memang pada dua kuartal ini, yaitu kuartal II dan III, belanja pemerintah digenjot,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Airlangga menjelaskan, belanja pemerintah pada periode tersebut turut berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), konsumsi pemerintah pada kuartal III 2026 didukung oleh peningkatan belanja barang sebesar 39,7% dan belanja pegawai sebesar 10,3% secara tahunan.
Untuk kuartal IV, Airlangga menyebut pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi kumulatif sebesar 5,4% hingga akhir tahun.
Lebih lanjut, Pemerintah juga menyiapkan stimulus sekitar Rp31 triliun untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat.
“Kemudian yang kedua, terkait dengan belanja pemerintah, juga terus kita dorong, terutama yang terkait dengan MBG dan KDKMP. Program-program ini juga akan terus dilanjutkan, sehingga dibandingkan tahun lalu, mungkin belanja pemerintah tetap bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga.
Di sisi anggaran, Kemenkeu mencatat realisasi belanja negara hingga September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah ini meningkat 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyoroti perlambatan konsumsi pemerintah setelah pertumbuhannya mencapai dua digit pada dua kuartal pertama 2026.
“Konsumsi pemerintah selama ini diklaim menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di triwulan I dan II 2026, yang mana memang tumbuh dua digit (21,81 persen di triwulan I dan 15,97 persen di triwulan II),” tutur Huda dalam keterangan yang diterima, Sabtu (7/11).
Selain konsumsi pemerintah, Huda turut melihat pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi aset tetap sebagai komponen pengeluaran dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB).
“Sayangnya, di triwulan ketiga memang sudah kehabisan bensin (APBN) yang membuat perlambatan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran Pemerintah dan PMTB berkontribusi sebesar 37 persen terhadap PDB,” ucap Ekonom itu.
Meski demikian, konsumsi pemerintah dalam perhitungan PDB berbeda dengan keseluruhan belanja APBN. Berdasarkan definisi BPS, komponen konsumsi pemerintah tidak mencakup pengeluaran negara untuk belanja modal.
Terkait investasi, Huda mencatat pertumbuhan PMTB melambat dari 6,87% pada kuartal II menjadi 6,06% pada kuartal III 2026.
Perlambatan juga terjadi pada komponen investasi kendaraan yang pertumbuhannya turun dari 26,03% menjadi 12,96% pada periode yang sama, berdasarkan angka yang disampaikan Huda.
Selain belanja pemerintah dan investasi, Huda menyoroti pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat dari 5,06% menjadi 5,04%. Padahal, konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi sebesar 51,97% terhadap PDB nasional pada kuartal III 2026.
Huda mempertanyakan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional ketika sejumlah komponen pengeluaran mengalami perlambatan. Adapun Ekonom tersebut juga menekankan pentingnya validitas data untuk membaca kondisi ekonomi masyarakat.
