PravadaNews – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat lembaga yudikatif untuk memastikan keadilan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Ia menyebut hakim sebagai benteng terakhir bagi rakyat dalam mencari keadilan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, supremasi hukum harus berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat.
Prabowo mengatakan pemerintah telah meningkatkan remunerasi para hakim. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor yudikatif.
Menurut Prabowo, kenaikan penghasilan paling besar dirasakan hakim junior. Ia menyebut remunerasi kelompok tersebut meningkat hingga 280 persen.
“Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280%,” kata Prabowo. Ia menyebut kenaikan itu menjadi yang tertinggi dalam beberapa dasawarsa.
Prabowo juga mengatakan penghasilan hakim di Indonesia kini berada di atas rata-rata ASEAN. Ia menyampaikan hal tersebut sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan hakim.
Dalam pidatonya, Prabowo turut menyinggung penghasilan Ketua Mahkamah Agung. Ia mengatakan Ketua MA Indonesia kini memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan Ketua MA Singapura.
Menurut Prabowo, informasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MA kepadanya. “Beliau yang lapor kepada saya,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan penguatan lembaga yudikatif tidak berhenti pada peningkatan remunerasi hakim. Pemerintah juga akan terus memperkuat lembaga-lembaga peradilan.
Prabowo menilai, posisi hakim sangat penting dalam memastikan masyarakat memperoleh keadilan.
“Kita harus memperkuat yudikatif kita. Kita harus memperkuat lembaga-lembaga yudikatif. Karena para hakim mahkamah-mahkamah kita adalah benteng terakhir keadilan,” ucapnya.
Menurut Prabowo, pengadilan menjadi tempat terakhir bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Karena itu, lembaga peradilan harus mampu memberikan keadilan kepada seluruh rakyat.
“Adalah benteng terakhir di mana rakyat menuntut, berharap bisa mendapat keadilan,” sambungnya.
Prabowo menekankan supremasi hukum tidak boleh hanya berpihak kepada masyarakat yang memiliki kekuatan. Prinsip tersebut juga harus melindungi rakyat yang berada dalam kondisi paling tidak berdaya.
“Supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita,” tuturnya.
Prabowo meminta agar masyarakat yang lemah tetap memperoleh keadilan di mahkamah dan pengadilan.
Prabowo menegaskan penguatan yudikatif merupakan bagian penting dalam memastikan hukum dan keadilan dapat dirasakan seluruh rakyat. Pemerintah menempatkan hakim sebagai salah satu unsur utama dalam mewujudkan tujuan tersebut.
