PravadaNews – Papua Pegunungan, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi tiga provinsi dengan tingkat konsumsi ikan terendah di Indonesia sepanjang 2025. Jawa Tengah bahkan masuk kelompok terbawah meskipun memiliki produksi perikanan yang cukup besar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjelang Hari Ikan Nasional pada 21 November 2026 mendatabg. Pemerintah menilai peningkatan konsumsi ikan tidak cukup hanya melalui ajakan, tapi juga harus didukung ketersediaan pasokan dan harga yang terjangkau.
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Yanti Permatasari, mengatakan masyarakat perlu mendapatkan kemudahan untuk memperoleh ikan agar kebiasaan mengonsumsi sumber protein ini dapat meningkat.
“Dan tentu ajakan konsumsi ini tidak akan cukup apabila pasokan, kemudian distribusi, dan keterjangkauannya belum terjamin,” tutur Yanti dalam Bincang Bahari di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), konsumsi ikan nasional pada 2025 mencapai 26,08 kilogram per kapita per tahun atau meningkat 3,05% dibandingkan 2024 sebesar 25,31 kilogram. Namun, capaian itu masih di bawah target pemerintah sebesar 26,26 kilogram.
Di tingkat provinsi, Papua Pegunungan mencatat konsumsi ikan terendah sebesar 10,66 kilogram per kapita per tahun, disusul Jawa Tengah sebesar 16,32 kilogram dan DIY sebesar 16,53 kilogram.
Sebaliknya, Sulawesi Utara menempati posisi tertinggi dengan konsumsi mencapai 48,97 kilogram per kapita per tahun, diikuti Papua Selatan sebesar 44,44 kilogram. Perbedaan tersebut menunjukkan kebiasaan mengonsumsi ikan di berbagai daerah masih belum merata.
Yanti secara khusus menyoroti rendahnya konsumsi ikan di Jawa Tengah dan DIY karena kedua daerah ini dinilai memiliki akses dan potensi perikanan yang relatif memadai.
Menurutnya, kondisi geografis dan kebiasaan makan masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam meningkatkan konsumsi ikan.
“Dan perbedaan kondisi antarwilayah ini tentunya menegaskan pentingnya pendekatan yang menyesuaikan potensi dan karakteristik daerah dari sisi ketersediaan maupun preferensi jenis ikan,” ujar Yanti.
Karena itu, Yanti mendorong pemerintah untuk memperkuat edukasi dan promosi konsumsi ikan sesuai karakteristik masing-masing daerah. Pengembangan berbagai menu olahan ikan juga diperlukan agar masyarakat semakin terbiasa menyajikan ikan sebagai makanan sehari-hari.
Selain kebiasaan masyarakat, laporan KKP mengungkap sejumlah hambatan konsumsi ikan, termasuk harga beberapa jenis ikan yang lebih tinggi dibandingkan telur ayam. Jenis ikan yang diproduksi di suatu daerah juga belum tentu sesuai dengan selera masyarakat setempat.
Persoalan tersebut terlihat di Jawa Tengah yang memiliki produksi perikanan sekitar 978 ribu ton sepanjang 2025, berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Meski demikian, besarnya produksi belum diikuti tingkat konsumsi ikan masyarakat yang tinggi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun berupaya memperkuat distribusi ikan segar dari kawasan pesisir menuju wilayah tengah, seperti Solo dan Boyolali. Langkah ini dilakukan karena masyarakat di sejumlah wilayah masih lebih terbiasa mengonsumsi ayam dan daging dibandingkan ikan segar.
Sementara itu, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Aturan tersebut mencakup tiga kebijakan utama, yakni penyediaan ikan bermutu dan aman, kemudahan akses, serta peningkatan minat konsumsi ikan masyarakat.
Salah satu upaya memperluas akses telah dilakukan Pemprov Jawa Tengah melalui program Pasar Ikan Masuk Desa di Kabupaten Magelang pada Senin (9/11) lalu. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat membeli ikan kembung seharga Rp15.000 per kilogram, lebih murah dibandingkan harga normal setempat sebesar Rp35.000 per kilogram.














