PravadaNews — Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan.
Kepastian tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Namun, Polri belum menetapkan hari pelaksanaan sidang.
“Itu dijadwalkan minggu depan, ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga,” kata Johnny.
Dalam perkara dugaan penyadapan tersebut, Listyo Sigit bukan satu-satunya anggota Polri yang terseret. Penyidik juga telah menetapkan tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka.
Ketiganya adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dari tiga perwira tersebut, Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang etik. Komisi KEPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dirinya.
Sementara itu, sidang etik terhadap Eko Hadi Santoso baru dilaksanakan pada Selasa ini. Adapun jadwal sidang untuk Slamet Uliandi belum dapat ditentukan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan kesehatan.
Johnny mengatakan Polri tidak akan memaksakan proses persidangan terhadap Slamet selama kondisi kesehatannya belum memungkinkan.
“Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan, enggak bisa, karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini,” jelas Johnny.
Terpisah, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi sidang etik terhadap perwira tinggi berinisial EHS telah berlangsung pada Selasa pagi. Sidang tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2, Gedung Divpropam Polri, Jakarta.
“Tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar EHS,” kata Trunoyudo.
Persidangan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota. Ia didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Adapun anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo menegaskan seluruh proses sidang etik akan dijalankan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Polri juga menyatakan proses tersebut mengedepankan objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas.
Trunoyudo memastikan penegakan aturan internal tidak memberikan perlakuan istimewa kepada anggota yang memiliki pangkat atau jabatan tinggi.
“Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” kata Trunoyudo.














