PravadaNews – Kabar isu tentang adanya dugaan upaya pelengseran atau kudeta kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam satu pekan ini telah ramai menjadi perhatian publik.
Adapun kabar isu dugaan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Prabowo itu muncul langsung dari pernyataan lingkaran istana yakni Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo.
Dalam pernyataannya, Hashim menyebut ada sejumlah pihak yang ditengarai ingin melengserkan pemerintahan sah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.
Menyikapi hal itu, Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, mengingatkan bahwa pernyataan semacam ini tidak bisa ditelan mentah-mentah.
Sosok yang akrab disapa Efriza itu menekankan bahwa dalam skema lanskap politik diperlukan prinsip kehati-hatian dalam membaca konteks dan tujuan di balik narasi tersebut.
Baca juga: Merger Gerindra-NasDem Bukan Sekadar Konsolidasi Kekuatan
Dalam kerangka negara modern, kata Efriza, keberadaan lembaga intelijen memang memungkinkan deteksi dini terhadap ancaman serius, termasuk potensi upaya kudeta.
Dengan demikian, jika pernyataan kudeta itu dimaksudkan sebagai alarm politik, maka pernyataan itu juga dianggap masih berada dalam batas rasionalitas.
Meski begitu, Efriza melihat bahwa ada lapisan lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Sebab dalam politik, peringatan tentang ancaman terutama yang bersifat dramatis seperti kudeta juga kerap berfungsi sebagai alat konsolidasi kekuasaan.
“Pernyataan Hashim perlu dilihat secara hati-hati. Jika sebagai alarm politik silahkan, sebab negara punya lembaga intelijen, kemungkinan benarnya cukup rasional,” ungkap Efriza kepada PravadaNews, Selasa (14/4/2026).
“Namun, pernyataan Hashim juga dapat dibaca sebagai upaya konsolidasi kekuasaan, agar kekuatan-kekuatan pendukung Presiden Prabowo kompak,” lanjut Efriza.
Di sisi lain, Efriza menilai narasi ancaman itu ditengarai juga dapat memperkuat solidaritas antara para pendukung pemerintahan, serta menciptakan rasa urgensi, sekaligus membingkai oposisi dalam bayang-bayang kecurigaan.
Efriza pun menyayangkan sikap Hashim yang mengeluarkan narasi kudeta lantaran dapat berpotensi menimbulkan kegaduhan di ranah masyarakat.
Sebagai sosok yang berada di dalam lingkaran istana, menurut Efriza, semestinya narasi tersebut tidak diucapkan Hashim lantaran dapat memunculkan gelombang reaksi yang cepat dan beragam.
Efriza menekankan, narasi kudeta terhadap pemerintahan Prabowo itupun jangan sampai dijadikan sebuah manifestasi cara untuk membelah opini publik terhadap situasi kondisi ketidakpastian ekonomi saat ini.
“Pernyataannya kudeta itu masih perlu dicermati oleh publik, tidak mudah publik langsung menerima nya sebagai fakta tanpa bukti yang jelas secara terang benderang,” tegas Efriza.
Efriza mengungkapkan, alih-alih untuk memberikan kejelasan ke masyarakat, pernyataan tersebut justru dapat memperkeruh ruang publik dengan berbagai tafsir yang sulit diverifikasi.
Efriza menambahkan situasi hari ini publik memang dituntut untuk bersikap kritis lantaran tanpa bukti secara transparan, klaim tentang upaya kudeta berisiko berubah menjadi spekulasi yang liar.
“Dalam perspektif politik, narasi adanya upaya kudeta sering kali muncul sebagai bagian dari dinamika kekuasaan atau strategi komunikasi politik,” tutup Efriza.
Sebagai informasi, isu kudeta itu muncul ramai menjadi perhatian publik usai beredar nya pernyataan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo yang menyebut adanya upaya mengkudeta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Awalnya Hashim membahas perihal kinerja pemerintahan Prabowo yang diklaim telah berhasil menjalankan tugasnya setelah resmi dilantik pada akhir tahun 2024 lalu.
Namun Hashim melontarkan pernyataan yang dianggap cukup kontroversi mengenai adanya pihak-pihak yang ditengarai ingin melengserkan Prabowo dari jabatan nya sebagai presiden.
“Saya hitung belum ada satu tahun lima bulan sudah ada yang ingin menggulingkan dia, sudah ada yang mau kudeta dia, mau menggantikan dia secara inkonstitusional,” ujar Hashim.
Sementara sebelumnya, Pengamat politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani telah melakukan dugaan penghasutan di depan umum untuk menjatuhkan Prabowo.
Nama Mujani sendiri telah ramai menjadi perbincangan usai potongan video narasi dugaan penghasutan untuk menjatuhkan Prabowo viral di media sosial.
Dalam potongan video yang telah beredar, Mujani diduga melakukan penghasutan menjatuhkan sosok Prabowo dari jabatannya sebagai Presiden. Pernyataan itu diucap oleh Muzani dalam kehadirannya di acara halal bihalal pengamat.
Usai viral di medsos, Muzani pun telah menyampaikan klarifikasi atas narasi yang diungkapkannya dalam potongan video tersebut.
Dalam klarifikasinya, Muzani telah menolak pernyataan nya dianggap sebagai tindakan makar. Muzani menyebut bahwa narasi yang di sampaikan nya itu merupakan bentuk ekspresi dan sikap politik.
“Apakah ucapan saya bisa disebut makar? Saya tegaskan itu bukan makar, tetapi political engagement, yakni sikap politik yang dinyatakan di hadapan publik,” ungkap Mujani dalam klarifikasinya.
