PravadaNews – Eksportir batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan diminta menjelaskan setiap selisih data transaksi yang ditemukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) setelah barang dikirim dan dana hasil ekspor kembali ke Indonesia.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari kebijakan tata kelola ekspor yang akan berlaku penuh pada 1 Januari 2027. Ketiga komoditas itu memiliki nilai ekspor sekitar 66,13 miliar dolar AS sepanjang 2025 atau 23,4% dari total ekspor nasional.
Direktur Utama PT DSI, Luke Thomas Mahony, mengatakan pengawasan akan menghubungkan data perdagangan dari berbagai kementerian dan lembaga.
Pemeriksaan, lanjutnya, juga mencakup kode Harmonized System (HS) yang digunakan untuk menggolongkan barang dalam perdagangan internasional.
“Kami memeriksa seluruh rantai perdagangan, mulai dari harga, kuantitas, kualitas, klasifikasi kode HS, hingga saat komoditas meninggalkan Indonesia, tiba di tujuan akhir, dan dana hasil ekspor kembali ke dalam negeri,” tutur Luke yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, dikutip Kamis (12/11/2026).
Untuk memastikan kesesuaian data ini, PT DSI akan membandingkan laporan transaksi harian dengan kontrak perdagangan dan faktur penjualan.
Sebelum pengiriman, eksportir harus mengunggah kontrak dan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui Portal NADI. Selanjutnya, PT DSI akan memeriksa kecocokan dokumen sebelum proses diteruskan ke sistem kepabeanan.
Namun, pemeriksaan tidak berhenti setelah barang dikirim ke luar negeri karena PT DSI juga akan mencocokkan data transaksi dengan acuan pasar setelah dana hasil ekspor kembali ke Indonesia.
“Kami memeriksa berbagai unsur tersebut menggunakan metodologi independen berbasis pasar. Setiap ketidaksesuaian harus dijelaskan oleh eksportir,” jelas Luke.
Melalui pemeriksaan lanjutan tersebut, PT DSI akan meminta penjelasan jika menemukan perbedaan dalam data transaksi. Meski demikian, Luke tidak merinci sanksi atas ketidaksesuaian ITU dalam pemaparannya.
Pengawasan ini diarahkan untuk mencegah under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi lebih rendah dari nilai sebenarnya, serta penyalahgunaan transfer pricing dalam penetapan harga antarpihak yang memiliki hubungan usaha.
“Ini tentang memperkuat pengelolaan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk mencegah transfer pricing dan under-invoicing terhadap sumber daya alam Indonesia,” ungkap Luke.
Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan pemeriksaan melalui PT DSI menjadi tahapan tambahan setelah eksportir menyelesaikan proses perizinan di Kementerian Perdagangan.
“Tambahan yang harus diketahui adalah, setelah perizinan (ekspor) dari Kemendag selesai, eksportir akan mengikuti proses clearance melalui PT DSI,” kata Budi dalam kesempatan yang sama.
Sejalan dengan penerapan kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan akan menyesuaikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 yang mengatur ekspor ketiga komoditas strategis itu.
Budi menegaskan kontrak dan dokumen pelengkap kepabeanan tetap harus disampaikan melalui Portal NADI. Namun, negosiasi harga, pengiriman barang, dan pembayaran tetap dilakukan langsung antara eksportir dan pembeli.














