PravadaNews – Di atas kertas, ekonomi Indonesia menunjukkan kabar baik. Pada Triwulan III 2026, ekonomi tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,29 persen.
Namun, ada satu angka yang justru memberi cerita berbeda: konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi 0,57 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan searah dengan apa yang terjadi di meja makan, keranjang belanja, dan pengeluaran sehari-hari masyarakat.
Jika melihat komponen pengeluaran lainnya, pergerakannya memang tidak seragam. Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh 5,56 persen dan ekspor barang serta jasa meningkat 7,49 persen.
Sebaliknya, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) turun 5,64 persen, konsumsi pemerintah turun 1,59 persen, dan impor barang serta jasa terkoreksi 2,30 persen.
Jadi, ketika konsumsi rumah tangga melemah, pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh komponen pengeluaran lain. Dari sisi wilayah, Pulau Jawa tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi dengan kontribusi 56,05 persen terhadap PDB dan pertumbuhan 5,84 persen.
Sementara Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,08 persen, meski kontribusinya hanya 2,82 persen.
Angka-angka ini memperlihatkan bahwa ekonomi bisa tumbuh tanpa seluruh komponennya ikut menguat. Pertumbuhan 5,47 persen menjadi kabar positif bagi perekonomian nasional, tetapi kontraksi konsumsi rumah tangga menjadi catatan yang tidak bisa diabaikan.
Sebab, pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga perlu terasa dalam aktivitas masyarakat: belanja yang tetap berjalan, kebutuhan yang terpenuhi, dan daya beli yang terjaga.
Jika konsumsi rumah tangga justru melemah di tengah pertumbuhan ekonomi, pertanyaan berikutnya bukan hanya seberapa tinggi ekonomi tumbuh, tetapi seberapa jauh pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat?
Sumber: BPS














