PravadaNews – Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai kenaikan harga MinyaKita tidak dapat dilepaskan dari persoalan terkait struktural dalam tata kelola distribusi.
Efriza berpendapat, lemahnya pengawasan di lapangan menjadi salah satu faktor cukup massifnya pelanggaran terhadap penjualan harga eceran tertinggi (HET) yang berulang dan tanpa penyelesaian tegas.
Efriza menyebut kondisi itu menunjukkan bahwa adanya problem serius dalam fungsi pengawasan pemerintah, terutama pada sektor perdagangan.
Efriza menilai, selama tidak ada perbaikan signifikan dalam sistem distribusi juga pengawasan hingga persoalan itu juga berpotensi terus terjadi dan membebani konsumen.
“Sebab kenaikan harga MinyaKita, juga berkelindan dengan lemahnya pengawasan distribusi dan juga terus berulangnya pelanggaran HET tanpa solusi yang jelas,” kata Efriza kepada PravadaNews pada Selasa (16/6/2026).
Di sisi lain, dalam konteks politik, menurut Efriza massifnya wacana perombakan kabinet atau reshuffle menjadi opsi yang wajar apabila ditujukan ke Menteri Perdagangan.
Hal itu, menurutnya, tidak lepas dari cukup massifnya tuntutan publik yang menginginkan adanya sosok yang dinilai lebih cakap dalam menangani persoalan pangan dan distribusi kebutuhan pokok.
Lebih jauh, ia menilai persoalan MinyaKita juga dapat berdampak pada evaluasi publik terhadap koordinasi lintas kementerian, termasuk kinerja dari Menteri Koordinator bidang pangan.
“Maka secara politik reshuffle menjadi opsi yang wajar jika ditujukan kepada Mendag karena publik membutuhkan kecakapan dari pejabat yang bertanggung jawab di kementerian perdagangan tersebut,” kata Efriza.
“Oleh sebab itu memungkinkan penilaian publik bahwa mengganti Mendag saja belum tentu dapat menyelesaikan masalah jika tanpa sepaket dengan Menko Pangan,” sambung Efriza.
Dalam situasi tertentu, kata dia, penilaian publik bisa bergeser dari level teknis kementerian ke level koordinasi yang lebih tinggi.
Karena itu, Efriza menilai pergantian Menteri Perdagangan saja belum tentu cukup untuk menyelesaikan persoalan.
Efriza menambahkan tanpa adanya perbaikan menyeluruh yang melibatkan koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk di level Menko Pangan, masalah serupa berpotensi tetap berulang.
“Persoalan MinyakKita juga bisa memengaruhi penilaian publik atas koordinasi antar struktural yang juga akan melibatkan lintas kementerian, termasuk kecakapan dari kinerja Menko maka sasaran publik bisa naik ke atas menyasar penilaian ketidakcakapan kinerja Menko Pangannya,” terang Efriza.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta distribusi dan pengelolaan minyak goreng yakni MinyaKita diambil alih sepenuhnya oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Adapun keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo sebagai siasat dari pemerintah untuk membenahi tata kelola distribusi yang selama ini masih dianggap bermasalah.
Selain pembenahan tata kelola distribusi, kebijakan itu dilakukan juga untuk mengendalikan harga eceran dilapangan yang selama ini masih dianggap cukup tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dalam keteranganya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan, arahan itu disampaikan langsung Presiden Prabowo pada dua Minggu lalu.
Saat ini, lanjut Amran, pihaknya juga telah mengoordinasikan arahan itu dan membahas teknis proses pelaksanaannya dengan Kementerian Perdagangan.
“Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN. Itu arahan Bapak Presiden (Prabowo) dua minggu yang lalu kalau tidak salah, itu diarahkan agar Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN,” kata Amran.
Di sisi lain, Amran juga mengakui bahwa saat ini masih ada gejolak intensitas harga MinyaKita yang menjadi anomali dilapangan.
Padahal, Indonesia sejauh ini juga merupakan salah satu negara yang tercatat sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia yang telah memasok sekitar 60 persen bahan baku minyak goreng global.
Namun amat sangat disayangkan kondisi dipangan saat ini harga minyak goreng rakyat MinyaKita masih cukup tinggi dan acapkali terjadi kenaikan.
“Minyak goreng ini adalah anomali. Kenapa? Kita menyuplai minyak goreng seluruh dunia. Kita produsen minyak goreng terbesar di dunia, 60 persen bahan baku minyak goreng ada di Indonesia yaitu CPO. Tetapi harga kita naik,” tutur Amran.
Amran menekankan pemerintah telah melakukan evaluasi terkait masalah harga MinyaKita yang masih sering mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi.
Hasil evaluasi itu, terang Amran, pemerintah telah menemukan poin penyebab harga MinyaKita yang cukup tinggi. Persoalan itu ada pada jalur distribusi yang dinilai masih karut marut.
Di sisi lain, Amran berpendapat bahwa selama ini jalur distribusi MinyaKita masih belum berjalan secara efektif. Berdasarkan data laporan yang diterima pemerintah, porsi distribusi melalui BUMN baru mencapai sekitar 35 persen.
Sementara itu, permasalah lainya yakni sebagian pasokan Minyakita juga digunakan untuk program bantuan pangan.
Bantuan pangan masyarakat itu semestinya bukan menggunakan MinyaKita melainkan minyak goreng komersial.
Amran menambahkan kondisi itu disebut turut ikut memengaruhi ketersediaan pasokan di pasar dan membuat HET MinyaKita belum bisa diatur secara menyeluruh dilapangan.
“Minyakita masalahnya kemarin kami laporkan itu Minyakita hanya 35 persen (di BUMN), dan dipakai untuk bantuan pangan. Ini kemarin harusnya minyak biasa, bukan Minyakita yang digunakan. Itu salah satu penyebabnya kemarin Minyakita langka,” tandas Amran.
