Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna. (Foto: Dok. Kejagung)

Beranda / Hukum / Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Penjara Hery Susanto

Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Penjara Hery Susanto

PravadaNews — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis lima tahun penjara terhadap mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam perkara korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Langkah hukum tersebut ditempuh jaksa penuntut umum (JPU) setelah Hery lebih dahulu mengajukan banding atas putusan majelis hakim.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, JPU telah mengajukan upaya hukum banding pada Rabu pekan lalu.

Saat ini, tim jaksa tengah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk melanjutkan proses hukum tersebut.

“(Saat ini) sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding,” kata Anang, Senin (16/11/2026).

Anang menjelaskan, pengajuan banding oleh pihak Hery menjadi salah satu pertimbangan JPU dalam menempuh langkah hukum serupa. Meski demikian, Kejagung masih akan menguraikan alasan lain yang mendasari pengajuan banding tersebut melalui dokumen hukum yang disiapkan.

“(Alasan) lainnya diungkap dalam memori banding dan kontra memori banding,” kata Anang.

Di sisi lain, Kejagung menyatakan menghormati keputusan Hery untuk mengajukan banding. Anang menegaskan, upaya hukum tersebut merupakan hak terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Hery Susanto setelah menyatakan dirinya terbukti menerima suap dalam perkara korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026.

Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati. Dalam persidangan, hakim menyatakan Hery menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan mencapai Rp3,87 miliar.

Penerimaan tersebut terjadi ketika Hery masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026.

Majelis hakim mengungkapkan, pemberian uang dan rumah itu bertujuan menggerakkan Hery untuk mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI terkait persoalan tata kelola pertambangan nikel.

Selain pidana penjara, Hery juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp300 juta. Jika tidak dibayarkan, denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

Majelis hakim juga mewajibkan Hery membayar uang pengganti sebesar Rp3,87 miliar. Dalam putusan tersebut, rumah milik Hery yang berada di kawasan Pulo Gebang, Jakarta, turut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti.

Apabila kewajiban pembayaran uang pengganti tidak dipenuhi, Hery terancam menjalani hukuman tambahan berupa pidana penjara selama tiga tahun.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *