Gedung Kementerian Perindustrian. (Foto: Dok. Facebook Kementerian Perindustrian)

Beranda / Ekonomi / HGBT Disebut Beri Dampak Ekonomi Rp 592,89 Triliun dalam Enam Tahun

HGBT Disebut Beri Dampak Ekonomi Rp 592,89 Triliun dalam Enam Tahun

PravadaNews – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) telah memberikan dampak positif terhadap sektor industri. Dalam hal ini, Kemenperin mencatat dampak positif yang dicapai sebesar Rp592,89 triliun selama periode 2020 hingga 2025. 

Dampak tersebut berasal dari peningkatan penjualan, penerimaan pajak, investasi, hingga penurunan subsidi pupuk.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo, mengatakan kebijakan HGBT memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dibandingkan potensi berkurangnya penerimaan negara akibat pemberian harga gas khusus kepada industri.

Berdasarkan perhitungan Kemenperin, peningkatan penjualan industri menjadi kontributor terbesar dengan nilai mencapai Rp 351,98 triliun. Sementara itu, peningkatan penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 38,30 triliun.

Selain itu, kebijakan HGBT juga disebut membantu peningkatan investasi sebesar Rp 158,64 triliun serta menurunkan subsidi pupuk hingga Rp 43,93 triliun.

“Jadi, kita menghitung di sini dampak positif dari HGBT terhadap sektor industri adalah sebesar Rp 592,89 triliun dari tahun 2020 hingga 2025,” ujar Bimo di Jakarta, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Menurut Bimo, dampak ekonomi tersebut menunjukkan bahwa pemberian fasilitas harga gas khusus dapat menghasilkan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian nasional.

Dalam hal ini, manfaat yang dihasilkan dari kebijakan HGBT, yakni sekitar mencapai lima kali lipat dibandingkan potensi berkurangnya penerimaan negara akibat pemberian harga gas khusus.

“Ini kalau kita hitung, ini menjadi lima kali lipat tentunya efeknya dari terjadinya pengurangan penerimaan negara,” kata Bimo.

Adapun kebijakan HGBT, jelas Bimo, selama ini diberikan kepada sejumlah sektor industri untuk menjaga biaya produksi, daya saing, serta kepastian usaha dan investasi. Fasilitas tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas industri nasional.

Dalam sektor pupuk, misalnya, HGBT memberikan kepastian harga gas sebagai bahan baku produksi. Dengan harga gas yang lebih terukur, risiko kenaikan harga pokok produksi akibat perubahan harga gas dapat diminimalkan.

Selain itu, kebijakan tersebut membantu menjaga stabilitas harga jual amonia dan urea serta menekan kebutuhan subsidi pupuk pemerintah.

Kemenperin juga mencatat adanya peningkatan realisasi penjualan, pembayaran pajak, dan investasi pada sejumlah sektor penerima HGBT selama periode 2019 hingga 2025.

Meskipun begitu, Bimo mengakui belum dapat memastikan seluruh peningkatan tersebut semata-mata disebabkan oleh penerapan HGBT.

“Ya, kita tentunya ini masih belum clear apakah karena HGBT atau bukan. Tapi setidaknya ini penjualan itu meningkat sejak HGBT diterapkan,” jelas Bimo.

Oleh karena itu, Kemenperin meminta agar kebijakan HGBT terus diperbaiki sehingga manfaatnya terhadap sektor industri dapat semakin optimal. Pemerintah juga perlu memastikan keandalan pasokan gas bumi agar fasilitas harga khusus tersebut dapat mendukung keberlanjutan produksi.

Bimo menegaskan, kebijakan HGBT perlu diarahkan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur sekaligus memberikan dampak berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *