PravadaNews – Kementerian Pertahanan (Kemhan) angkat bicara perihal kabar informasi yang menyebut adanya kerjasama perjanjian yang membuka akses udara milik Indonesia ke militer Amerika Serikat (AS).
Berdasarkan informasi yang telah beredar dari berbagai pemberitaan kerjasama membuka akses udara Indonesia kepada negeri Paman Sam tersebut telah dibahas sejak Februari lalu.
Dalam keteranganya, Kepala Biro Informasi Pertahanan dari Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait tidak menampik informasi yang telah beredar tersebut.
Sosok yang akrab disapa Rico itu membenarkan bahwa memang ada dokumen soal rencana perjanjian akses udara / blanket overflight access ke militer AS dari pihak pemerintah Indonesia.
Meski begitu, Rico menegaskan bahwa dokumen itu masih dalam tahap proses rencana rancangan awal dan masih dibahas secara internal baik dari Indonesia dan militer AS.
“Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia,” ujar Rico dalam siaran pers, dikutip Selasa (14/04/2026).
Baca juga : Komunikasi Istana Dinilai Lebih Ringkas
Di sisi lain, Rico juga menekankan bahwa setiap proses pembahasan kerjasama pertahanan dengan negara lain dilakukan bertujuan untuk mengutamakan kepentingan nasional.
Selain itu, pembahasan kerjasama pertahanan dengan negara lain itu dilakukan dalam upaya kerangka menjaga kedaulatan NKRI secara penuh serta berpedoman dalam ketentuan hukum secara nasional maupun internasional.
Meski begitu, Rico menekankan, bahwa setiap wacana kerjasama yang diusulkan atau direncanakan harus melalui proses pembahasan yang sangat matang serta kajian strategis.
Rico menambahkan, pembahasan secara matang itu dilakukan untuk mempertimbangkan terlebih dulu tujuan dan keuntungan strategis mengenai usulan kerjasama antar negara tersebut.
“Sebagai penutup, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk menyikapi informasi secara cermat dan proporsional,” tutup Rico.
