Gedung Merah Putih KPK. (Foto: Dok. PravadaNews)

Beranda / Hukum / KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang ke BPK saat Audit Pemkab Klaten dan Pemalang

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang ke BPK saat Audit Pemkab Klaten dan Pemalang

PravadaNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat aliran uang kepada sejumlah pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengondisian temuan audit di Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pemalang, Jawa Tengah. 

Dugaan tersebut kini tengah ditelusuri penyidik dalam pengembangan dua perkara korupsi yang ditangani lembaga antirasuah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya dugaan aliran uang tersebut. Namun, KPK masih melakukan pendalaman untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak yang diduga mengondisikan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.

“Ada dugaan ke sana,” kata Budi Prasetyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, dikutip Kamis (19/11/2026).

Budi menjelaskan, penyidik sedang menelusuri dugaan pengondisian temuan audit yang melibatkan sejumlah pihak. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses tersebut berlangsung dalam perkara di Klaten maupun Pemalang.

“Jadi, ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak,” kata Budi.

Dalam proses penyidikan, KPK juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak di lingkungan BPK RI. Namun, lembaga antirasuah belum memastikan siapa saja yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Menurut Budi, penyidik terlebih dahulu memetakan kewenangan BPK pusat dan BPK Perwakilan dalam menangani temuan hasil audit. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan penghapusan atau pengondisian temuan berada di masing-masing tingkatan lembaga.

“Nanti kita lihat apakah kewenangan dalam dropping (penghapusan, red.) suatu temuan audit ini berhenti di BPK Perwakilan atau kemudian ada kewenangan pusat dalam melakukan pengondisian temuan,” ujar Budi.

Pendalaman tersebut menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan praktik pengondisian hasil pemeriksaan keuangan di dua pemerintah daerah. KPK ingin mengetahui apakah proses penghapusan temuan audit hanya dapat dilakukan di tingkat perwakilan atau juga melibatkan kewenangan di tingkat pusat.

Salah satu perkara yang tengah diusut KPK berkaitan dengan dugaan korupsi pengondisian temuan audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan penetapan dua orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Kedua tersangka itu adalah Bupati Klaten berinisial HWI dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah berinisial ALH. Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan pengondisian temuan audit di lingkungan Pemkab Klaten.

Selain perkara Klaten, nama ALH juga muncul dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW. Pada 11 November 2026, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap ALH sebagai saksi dalam perkara yang menjerat AW. 

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *