PravadaNews – Stunting masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Di balik tubuh anak yang tampak lebih pendek dari usianya, tersimpan persoalan yang jauh lebih kompleks, mulai dari kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang, keterbatasan akses layanan kesehatan, sanitasi yang belum memadai, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.
Dampaknya pun tidak berhenti pada masa kanak-kanak. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan perkembangan otak, penurunan kemampuan belajar, hingga produktivitas yang lebih rendah ketika memasuki usia kerja.
Karena itu, stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan tantangan pembangunan nasional yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Di tengah berbagai upaya pemerintah menekan angka stunting melalui penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, serta intervensi lintas sektor, pemantauan prevalensi stunting di setiap daerah menjadi tolok ukur yang tidak bisa diabaikan.
Data tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan menentukan wilayah yang masih memerlukan perhatian lebih besar.
Semakin akurat pemetaan angka stunting, semakin tepat pula langkah intervensi yang dapat dilakukan agar setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, berkembang optimal, dan menjadi generasi penerus yang mampu membawa bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Untuk diketahui, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan dan masih menjadi acuan pemerintah pada 2026, tidak ada kategori resmi bernama “daerah tertinggal yang kekurangan gizi”.
Pemerintah mengukur masalah gizi melalui indikator stunting, underweight (berat badan kurang), wasting (gizi kurang akut), dan overweight hingga tingkat kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil SSGI 2024 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dikutip pada Jumat (7/8/2026), prevalensi balita stunting nasional tercatat sebesar 19,8%, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan angka 21,5%. Meski demikian, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antarprovinsi di Tanah Air.
Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia pada 2024, mencapai 40%, disusul oleh Nusa Tenggara Timur dengan 37%. Peringkat ketiga diisi oleh Sulawesi Barat dengan 35,4%.
Papua Tengah dan Papua Barat Daya menjadi dua provinsi selanjutnya dengan persentase angka stunting masing-masing 32,5% dan 30,5%.
Tingginya angka stunting di lima provinsi tersebut menunjukkan persoalan gizi anak masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah dengan akses layanan kesehatan, sanitasi, dan distribusi pangan yang belum merata.
Meski berbagai program percepatan penurunan stunting terus dijalankan pemerintah, kesenjangan antardaerah masih terlihat cukup lebar. Untuk itu kelima daerah tersebut yang seharusnya mendapatkan program dari pemerintah soal Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tujuan meningkatkan gizi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Walaupun kondisi geografis yang sulit dijangkau, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, serta keterbatasan tenaga kesehatan menjadi faktor yang turut memengaruhi keberhasilan intervensi di sejumlah wilayah. Namun, pemerintah haruas menjalani program ini.
Papua Pegunungan, misalnya, masih menghadapi tantangan besar akibat kondisi geografis pegunungan yang menyulitkan distribusi bahan pangan bergizi maupun layanan kesehatan hingga ke kampung-kampung terpencil.
Situasi serupa juga ditemui di sejumlah kabupaten di Papua Tengah dan Papua Barat Daya, di mana akses transportasi yang terbatas membuat pelayanan kesehatan ibu dan anak belum dapat menjangkau seluruh masyarakat secara optimal.
Sementara itu, Nusa Tenggara Timur yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting tertinggi juga masih berhadapan dengan persoalan ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, hingga pola konsumsi keluarga.
Kondisi iklim yang kering di sejumlah daerah turut memengaruhi produktivitas pertanian dan ketersediaan bahan pangan bergizi sepanjang tahun.
Di Sulawesi Barat, tantangan yang dihadapi tidak jauh berbeda, terutama pada daerah pedesaan yang masih membutuhkan penguatan layanan kesehatan dasar, edukasi gizi, serta pendampingan bagi ibu hamil dan balita.
Stunting sendiri tidak hanya ditandai dengan tubuh anak yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kondisi tersebut merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam waktu lama, terutama sejak masa kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan atau yang dikenal sebagai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Apabila tidak ditangani sejak dini, dampaknya dapat berlangsung seumur hidup, mulai dari terganggunya perkembangan otak, menurunnya kemampuan belajar, meningkatnya risiko penyakit tidak menular saat dewasa, hingga berkurangnya produktivitas ketika memasuki usia kerja.
Karena itu, upaya menekan angka stunting tidak cukup hanya mengandalkan pemberian makanan tambahan bagi balita. Penanganannya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh melalui pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, akses terhadap air minum yang layak dan sanitasi yang sehat, edukasi pola asuh, serta penguatan ekonomi keluarga.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Pemerintah sendiri terus menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Berbagai program lintas kementerian dan lembaga dijalankan untuk memastikan intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif berjalan secara bersamaan, mulai dari peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, hingga penguatan ketahanan pangan masyarakat.
Evaluasi terhadap prevalensi stunting di setiap daerah juga menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan alokasi sumber daya agar intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Data prevalensi stunting 2024 menjadi pengingat upaya membangun sumber daya manusia Indonesia tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberhasilan memastikan setiap anak memperoleh hak atas gizi yang cukup sejak dalam kandungan hingga usia balita.
Selama masih ada daerah dengan angka stunting di atas rata-rata nasional, pekerjaan rumah pemerintah belum selesai.
Keberhasilan menurunkan stunting bukan sekadar tentang memperbaiki statistik, melainkan memastikan lahirnya generasi yang lebih sehat, cerdas, produktif, dan mampu menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045.
