PravadaNews – Pengelolaan aset negara melalui Danantara menjadi ujian penting bagi pemerintah dalam menyeimbangkan ambisi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
Besarnya peran negara dalam investasi harus diiringi pengawasan yang ketat, tata kelola profesional, serta sumber daya manusia yang kompeten agar kekayaan negara benar-benar dikelola untuk kepentingan publik, bukan justru menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.
“Ketika niat baik ini tidak didukung orang yang baik, tim yang baik, dan pengawasan yang baik, bisa menjadi bancakan dari satu ke bancakan lain. Negara harus hati-hati,” ujar anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera dikutip Minggu (25/10/2026).
Mardani menekankan, setiap keputusan investasi negara perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan kekayaan negara memberi manfaat bagi masyarakat.
Mardani juga mengingatkan pentingnya penanganan yang tepat terhadap persoalan kerugian negara dan dugaan tindak pidana korupsi.
Menurut Mardani, mekanisme hukum harus dijalankan untuk menjaga kepastian hukum dan pertanggungjawaban publik.
Mardani menilai evaluasi kebijakan ekonomi pemerintah tidak cukup hanya mengukur besarnya aset atau investasi yang dikelola.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas tata kelola serta manfaat investasi bagi perekonomian nasional.
Bagi Mardani, penguatan ekonomi nasional perlu disertai tata kelola yang baik dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, pengelolaan aset negara harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar besarnya investasi.
