PravadaNews – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan menegaskan proses rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Nelayan Merah Putih tidak dipungut biaya.
Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Zulhas itu meminta masyarakat waspada modus atau penipuan yang mengatasnamakan program Kopdes Merah Putih dan Nelayan Merah Putih.
Adapun untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dalam proses rekrutmen pegawai itu, masyarakat dapat mengakses satu-satunya portal website resmi milik pemerintah yakni phtc.panselnas.go.id.
Zulhas menekankan bahwa tidak ada pungutan biaya apapun dalam proses rekrutmen pegawai Kopdes Merah Putih dan Nelayan Merah Putih.
“Kami tegaskan disini satu-satu nya website resmi pemerintah phtc.panselnas.go.id tidak ada hiaya satu rupiah pun tidak ada. Jadi seperti yang kami umumkan dulu tidak ada pungutan biaya apapun,” ungkap Zulhas di gedung Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).
Baca juga: Koperasi Diminta Serap Produk UMKM
Di sisi lain, Zulhas juga menyebut program Kopdes Merah Putih dan Nelayan Merah Putih merupakan salah satu instrumen investasi yang terbesar bagi masyarakat di desa dan pesisir.
Zulhas mengatakan dua program itu bertujuan untuk dalam rangka untuk menguatkan ekonomi desa dan memutus rantai tengkulak dari para petani.
“Jadi Koperasi Desa Merah Putih, Joperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana yang telah diperintah oleh presiden tujuannya itu adalah untuk membangun pertumbuhan ekonomi di desa,” terang Zulhas.
Selain itu, Zulhas menuturkan bahwa KDMP kedepannya juga akan berfungsi sebagai penambal atau optaker dari hasil produksi pertanian di desa.
Zulhas menambahkan salah satu contohnya yakni jika harga gabah berada dibawah dari ketentuan, maka Kopdes akan membantu membeli gabah itu dari petani dengan harga yang sesuai.
“Jadi kopdes atau kopkel itu selain memotong rantai pasok dari pusat juga bisa optaker nah jadi kalau ada produksi di desa itu tidak sesuai dengan harga yang kita tentukan, maka kopdes bisa ambil alih,” tutup Zulhas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyebut bahwa pegawai Kopdes, Kopkel hingga Nelayan Merah Putih berstatus pegawai bukan sebagai aparatur sipil negara.
Sosok yang akrab disapa Rini itu mengatakan, bahwa para pegawai Kopdes, Kopkel dan Nelayan Merah nantinya akan berstatus sebagai pegawai koperasi dengan skema berbasis kinerja.
“Ini bukan seleksi CPNS atau PPPK. Ini pegawai koperasi, mengikuti skema BUMN dan berbasis kinerja,” kata Rini.
Rini mengungkapkan, para peserta yang berhasil lolos dalam proses seluruh tahapan nantinya akan menjalani masa evaluasi kinerja terlebih dulu untuk memastikan kemampuan dan kompetensinya.
“Nanti dididik dulu, kemudian kita lihat kinerjanya. Karena kita cari SDM yang skill-nya benar-benar bagus,” ungkap Rini.
Selain itu, Rini memastikan bahwa proses seleksi atau rekrutmen dari pegawai Kopdes, Kopkel Merah Putih dan Nelayan Merah Putih itu terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia dan tanpa dipungut biaya sepeserpun.
Rini menekankan bahwa seluruh masyarakat yang sudah mengirim dokumen data surat lamarannya memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.
“Ini terbuka untuk seluruh Indonesia. Tidak melihat daerah, yang penting kemampuan dan siap ditempatkan di mana saja,” ucapnya.
Rini menuturkan, bahwa setiap peserta seleksi dari tiga program pemerintah tersebut akan berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan proses pemaksaan Tes di 72 titik dari Aceh hingga Papua.
Rini menambahkan, rekrutmen itu akan dijalankan melalui sejumlah tahapan yakni tes wawancara, tes kesehatan dan juga psikologi yang akan dijadwalkan berlangsung 20 hingga 31 Mei 2026.
Sementara pemerintah hasil akhir dari proses seleksi tersebut akan diumumkan pada 7 Juli 2026 dan peserta yang lolos nantinya akan mengikuti tahapan selanjutnya yaitu terkait pelatihan dasar dan penguatan kompetensi.
“Sekarang yang ikut tes sekitar 483 ribu orang. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat sangat tinggi,” tutup Rini.
