PravadaNews – Kementerian Perindustrian masih mengkaji kelanjutan program subsidi sepeda motor listrik, termasuk besaran insentif dan mekanisme penyalurannya yang hingga kini belum diputuskan secara final.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pembahasan masih berlangsung di tingkat tim teknis lintas kementerian, sehingga kebijakan belum dapat diumumkan ke publik.
“Belum diumumkan saya kira, masih dalam tahap pembahasan di tim teknis mengenai berapa jumlah subsidinya, metodenya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa nanti kita bahas antara tim teknis,” kata Agus di Jakarta, dikutip Rabu (29/4/2926).
Baca juga : RI Bebaskan Bea Masuk Impor Bahan Baku Plastik
Terkait wacana subsidi sebesar Rp5 juta per unit yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Agus menyebut angka tersebut masih menunggu pengesahan aturan resmi.
“Iya tunggu PMK-nya, kalau nanti Rp5 juta (per unit), ya saya kira akan menuju posisi yang bagus ya,” ujar Agus.
Agus menegaskan, kebijakan subsidi kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan agenda penurunan emisi karbon, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Agus menyoroti pentingnya pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah dinamika geopolitik global.
“Pengurangan-pengurangan dari kebutuhan BBM yang harus kita impor menjadi penting,” kata Agus.
Lebih jauh, Agus menyebut arah kebijakan kendaraan listrik ke depan tidak hanya menyasar sepeda motor, tetapi juga mobil listrik. Pemerintah, kata dia, menargetkan transisi penuh ke kendaraan berbasis listrik dalam jangka panjang.
“Semua nanti akan berbasis electric vehicle. Karena ketahanan energi itu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM,” pungkas Agus.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan program insentif motor listrik mulai diberlakukan tahun ini.
Program tersebut direncanakan berjalan secara bertahap, dengan target awal mencakup sekitar 6 juta unit sepeda motor. Kajian awal pemerintah mengarah pada pemberian subsidi sekitar Rp5 juta per unit.
