PravadaNews – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp101,1 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas termasuk MBG. “Untuk 63,13 juta penerima manfaat,” kata Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK di kantor LPS, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Selain itu, Purbaya menyampaikan bahwa kementeriannya juga mengalokasikan APBN sebesar Rp13,1 triliun untuk pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen.
Kemudian untuk perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan melalui sejumlah program seperti PKH, Kartu Sembako, dan PIP tetap dijalankan.
“Dengan realisasi masing-masing mencapai Rp14,5 triliun, Rp19,7 triliun, dan 8,8 triliun,” rinci Purbaya.
Purbaya menjelaskan, realisasi APBN hingga akhir triwulan II 2026. Mantan Ketua LPS itu mengatakan bahwa pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 secara tahunan (year-on-year/yoy).
Sebelumnya, terkait dengan anggaran program MBG, kemungkinan besar akan diatur ulang pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan anggaran MBG dari alokasi anggaran pendidikan.
Purbaya juga angkat bicara terkait putusan tersebut. Purbaya mengatakan, MK tidak memengaruhi struktur anggaran yang telah disusun untuk tahun berjalan. Menurutnya, pemerintah akan mulai menyesuaikan kebijakan sesuai tenggat yang ditetapkan Mahkamah.
“Kita ikuti putusan MK. 2028 kan itu berlakunya? Oh ya buat 2028 saja,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).
Purbaya menjelaskan APBN yang sedang dibahas bersama DPR tidak perlu diubah. Perubahan di tengah proses dinilai dapat menghambat penyelesaian pembahasan anggaran.
“Kalau (anggaran tahun) ini kan udah dibahas. Nanti pusing kita, capek lagi kerja,” kata Purbaya.
