PravadaNews – Pemerintah memastikan pembayaran terkait Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dijadwalkan akan jatuh tempo, akan tetap dilakukan. Pasalnya, anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut telah disiapkan dalam APBN 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara mengatakan, anggaran tersebut sudah tersedia sejak awal penyusunan APBN 2026. Dengan begitu, pihaknya memastikan kewajiban pembayaran pembangunan Kopdes Merah Putih akan dipenuhi.
“Untuk pembayaran utang yang digunakan untuk membangun Koperasi Desa, Koperasi Kelurahan Merah Putih, itu telah dianggarkan di dalam APBN,” ujar Suahasil di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurut Suahasil, pemerintah tidak perlu mencari sumber anggaran baru untuk memenuhi pembayaran tersebut. Sebab, alokasinya telah disiapkan sejak awal.
Kendati demikian, pembayaran belum dapat langsung dilakukan. Alasannya karena pihaknya masih harus menyelesaikan proses verifikasi terhadap pembangunan Kopdes Merah Putih yang telah dilakukan di berbagai daerah.
Verifikasi diperlukan untuk memastikan pembangunan yang telah terealisasi dan kesesuaiannya di lapangan. Sejumlah kementerian dan lembaga juga turut terlibat dalam proses tersebut.
“Sekarang dalam proses membayar ini, kita cari cara membayarnya karena tentu harus ada verifikasi atas apa yang sudah dibangun, berapa yang sudah diadaptasi, divalidasi, ada kementerian, lembaga yang perlu memantau di lapangan, ada desa yang tepat itu dibangun,” jelas Suahasil.
Adapun proses tersebut dilakukan bersama sejumlah pihak terkait, seperti Kementerian Koperasi dan Agrinas yang terlibat dalam pembangunan Kopdes Merah Putih.
Sementara itu, untuk pembayarannya,
Suahasil pun memastikan, akan dilakukan setelah seluruh proses yang diperlukan rampung.
“Ini yang dibangun sedemikian hingga nanti pembayarannya akan berlangsung. Pasti dibayar karena anggarannya sudah ada,” ucap Suahasil.
