PravadaNews – Pemerintah memastikan penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tidak bergantung pada impor beras medium. Seluruh stok beras yang saat ini mencapai 4,5 juta ton diklaim berasal dari hasil produksi petani dalam negeri.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia tidak melakukan impor beras medium untuk memenuhi kebutuhan CBP sejak 2025. Bahkan, menurut Amran, stok beras dalam dua tahun terakhir merupakan hasil dari peningkatan produksi dan penyerapan beras dalam negeri.
“Kita tidak ada impor beras medium, (tapi) yang ada selundupan dan sudah ditangkap. (Impor hanya) itu beras khusus, (karena) tidak ditanam, (misalnya) Basmati. (Jumlahnya) kecil sekali,” ujar Amran dalam keterangannya, dikutip Sabtu (31/10/2026).
Adapun untuk impor beras yang dilakukan Indonesia saat ini, yakni berupa beras khusus dan dilakukan secara terbatas. Alokasinya hanya sekitar 0,039 persen dari total kebutuhan konsumsi beras nasional selama setahun.
Beberapa jenis beras yang masih membutuhkan pasokan dari luar negeri di antaranya beras Basmati, Hom Mali, serta beras setengah masak atau kukus.
Sementara itu, Amran memastikan tidak ada impor beras untuk kebutuhan CBP sepanjang 2025 dan 2026. Dengan kondisi tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional hingga tahun depan terpenuhi.
“Tahun lalu tidak ada impor (beras untuk CBP). Tahun ini juga tidak ada impor. Insya Allah stok kita aman. Aman untuk sampai bulan Juli untuk beras. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” kata Amran.
Adapun stok CBP yang dikelola Perum Bulog saat ini telah menembus 4,5 juta ton. Jumlah tersebut meningkat sekitar 201 persen dibandingkan posisi Oktober 2023 yang tercatat sebesar 1,51 juta ton.
Peningkatan stok tersebut menjadi modal pemerintah untuk memperluas intervensi pasar melalui program bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Hingga 28 Oktober 2026, realisasi penyaluran CBP melalui Perum Bulog telah mencapai 2,88 juta ton. Penyaluran tersebut mencakup bantuan pangan beras, SPHP, bantuan bencana dan keadaan darurat, serta golongan anggaran.
Pemerintah juga memproyeksikan total penyaluran CBP dapat mendekati 4 juta ton hingga akhir 2026. Jumlah tersebut berpotensi menjadi rekor penyaluran tertinggi sepanjang sejarah, melampaui realisasi 2024 yang mencapai 3,37 juta ton.
Di sisi lain, penguatan stok beras pemerintah turut ditopang oleh produksi beras nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia sepanjang Januari-September 2026 diproyeksikan mencapai 28,39 juta ton.
Sementara itu, penyerapan gabah atau setara beras oleh pemerintah mencapai sekitar 4,1 juta ton atau setara 14,4 persen dari total produksi beras nasional.
Namun Amran memastikan, penyerapan gabah tersebut tetap memberikan ruang bagi produsen dan penggilingan beras swasta untuk menyerap hasil panen petani.
Dengan demikian, pemerintah berharap penguatan cadangan beras tidak hanya menjaga ketersediaan pangan nasional, tetapi juga memberikan kepastian penyerapan hasil produksi petani dalam negeri.
