PravadaNews – Ombudsman Republik Indonesia mengawasi langsung penyelenggaraan ibadah haji 2026 dengan menitikberatkan pada masa transisi kelembagaan dan dinamika geopolitik di Timur Tengah. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik bagi jemaah tetap terpenuhi secara layak.
Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyebut penyelenggaraan haji tahun ini menjadi momentum krusial karena untuk pertama kalinya dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umrah. “Selain faktor transisi internal, kondisi geopolitik yang tengah terjadi di wilayah Timur Tengah diharapkan tidak menjadi halangan bagi pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan publik yang baik bagi para jemaah haji Indonesia,” kata Nuzran saat memantau pelepasan kloter pertama di Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).
Baca juga : DPR: Seleksi Ketua Ombudsman Sesuai Prosedur
Nuzran bersama anggota Ombudsman lainnya, Partono, melakukan pemantauan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, serta di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 21–22 April 2026. Dalam pengawasan tersebut, Ombudsman menelusuri seluruh rantai layanan haji di dalam negeri, mulai dari pemondokan, konsumsi, administrasi, pemeriksaan kesehatan, pembagian biaya hidup (living cost), hingga layanan bandara.
Hasil pemantauan menunjukkan alur pelayanan di Asrama Haji Pondok Gede berjalan relatif lancar. Meski demikian, Ombudsman menegaskan bahwa penyelenggaraan haji merupakan bentuk pelayanan publik yang harus memenuhi standar yang jelas dan terukur.
Ombudsman juga memberi perhatian khusus pada perlindungan kelompok rentan, seperti jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Menurut Nuzran, layanan bagi kelompok ini harus bersifat adaptif dengan dukungan pendampingan serta fasilitas yang sesuai kebutuhan.
Sementara itu, berdasarkan keterangan sejumlah jemaah di Bandara Soekarno-Hatta, pelayanan di Asrama Haji Cipondoh dinilai baik, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun konsumsi.
Ombudsman mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan dugaan maladministrasi selama penyelenggaraan haji berlangsung. “Ombudsman RI berharap penyelenggaraan haji 2026 dapat berlangsung secara akuntabel, transparan, dan memberikan kepastian layanan bagi seluruh jemaah Indonesia,” ujar Nuzran.
Ombudsman menyatakan akan terus melakukan pemantauan di seluruh embarkasi di Indonesia guna memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga selama musim haji tahun ini.
