PravadaNews – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut Kota Palembang sebagai daerah pertama yang bersiap menerapkan program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), yang menjadi bagian dari agenda prioritas nasional pengelolaan sampah.
Bima menilai langkah Pemerintah Kota Palembang tersebut sebagai terobosan yang sejalan dengan target pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan sampah dalam tiga tahun ke depan.
“Ini langkah maju, terobosan. Presiden menargetkan dalam waktu tiga tahun tidak ada lagi sampah menumpuk. Semua sudah jadi energi nanti atau kemudian didaur ulang,” kata Bima dalam keterangan di Jakarta, dikutip Kamis (16/4/2026).
Baca juga : Mendagri Dorong Pengawasan Dana Otsus
Bima menyebut, fasilitas PSEL di Palembang direncanakan mulai beroperasi pada Oktober mendatang dan akan menjadi model awal pengembangan energi berbasis pengelolaan sampah di daerah lain.
Program tersebut, kata Bima, masuk dalam delapan klaster prioritas nasional di sektor energi dan pengelolaan sumber daya, sehingga implementasinya akan menjadi perhatian pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan 2027 yang digelar di Griya Agung, Palembang.
Selain isu sampah, Bima juga meminta pemerintah daerah memperkuat ekosistem pelaksanaan program prioritas lain, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan memastikan rantai pasok dari hulu ke hilir berjalan terintegrasi.
Bima turut menilai kinerja ekonomi Sumatera Selatan cukup solid, terlihat dari inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran terbuka di bawah rata-rata nasional, serta kapasitas fiskal daerah yang dinilai kuat.
“Kapasitas fiskal Sumsel juga masuk kategori kuat, di mana Pendapatan Asli Daerah-nya lebih besar daripada transfer pusat,” ujar Bima.
Di sisi lain, Bima menekankan perlunya perubahan pola kerja birokrasi melalui konsep statecraft untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Bima juga mendorong aparatur sipil negara di Sumsel memanfaatkan momentum bonus demografi guna mencegah jebakan negara berpendapatan menengah.
“Kalau kita manfaatkan itu, maka kita akan loncat keluar dari kutukan kelas menengah (middle-income trap),” pungkas Bima.
