PravadaNews – Pesatnya transaksi digital membuat pembayaran lewat ponsel semakin masif. Di tengah tren tersebut, pedagang konvensional menghadapi kebutuhan beradaptasi agar tetap menjangkau pasar.
Hal ini terlihat pada Bank Indonesia (BI) yang mencatat pembayaran digital Juli 2026 mencapai 5,50 miliar transaksi atau tumbuh 28,69% secara tahunan. Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bahkan melonjak 82,42%.
Sementara itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2026 diprakirakan tumbuh 0,9% secara tahunan menjadi 224,4. Penjualan eceran tetap tumbuh ketika penggunaan pembayaran digital melaju lebih cepat.
Ekonom sekaligus Direktur Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto menilai, pedagang konvensional perlu mengikuti pergeseran perdagangan menuju kanal digital.
“Yang konvensional ini, kan, mau tidak mau harus masuk ke dalam ekosistem perdagangan digital, supaya nanti tidak tergerus,” kata Eko dalam penjelasannya, dikutip Minggu (30/8/2026).
Namun, perpindahan tersebut juga membutuhkan keterampilan baru agar pedagang dapat menjalankan usaha melalui kanal digital.
Kebutuhan adaptasi ini berjalan bersamaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Aturan itu memperbarui tata kelola perdagangan digital sekaligus mengakomodasi penggunaan artificial intelligence (AI).
Perubahan cara konsumen berbelanja turut disoroti Menteri Perdagangan Budi Santoso usai membuka Indonesia Retail Summit and Expo (IRSE) 2026 di Jakarta, Rabu (26/8).
“Transformasi industri ritel menjadi semakin penting dalam menghadirkan pengalaman belanja yang konsisten dan relevan dengan kebutuhan konsumen,” ujar Budi, dilansir dari keterangan resmi Kemendag.
Arus digital tersebut sudah menjangkau banyak pelaku usaha. Hingga Juni 2026, QRIS diterima 44,86 juta pedagang dan 96,68% di antaranya merupakan UMKM.
