PravadaNews – Rencana pengembangan industri Etanol di Indonesia mulai disiapkan oleh pemerintah. Seperti ketersediaan bahan baku hingga pembangunan fasilitas pengolahan juga menjadi bagian penting dari rencana tersebut.
Namun, dalam proses pembangunan pabrik etanol nantinya sebagian besar akan melibatkan perusahaan swasta dan sisanya melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“BUMN kita upayakan, kita prioritaskan BUMN dulu. Kalau BUMN oke, sudah maksimal, bisa 30 persen, bisa 40 persen, bisa 50 persen. Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta,” ujar Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Misalnya, kata Amran, skema pembiayaan pembangunan pabrik etanol berasal sekitar 30 persen dari BUMN dan 70 persen dari perusahaan swasta. Namun, komposisi tersebut masih dapat berubah menyesuaikan kemampuan BUMN.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara. Pasti berbondong-bondong,” kata Amran.
Namun, Amran yakin rencana tersebut akan menarik perusahaan swasta untuk menanamkan modal pada proyek tersebut. Pasalnya, lahan yang dikawal pemerintah diyakini menjadi salah satu faktor yang dapat menarik investasi.
Hal itu, kata Amran, berkaca pada pengalaman pembangunan pabrik gula yang menurutnya dapat berjalan dengan dukungan pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan.
“Kami pengalaman dulu 10 pabrik gula kami bangun dua tahun, tiga tahun, kurang lebih tiga tahun. Jadi semua. Kenapa? Lahannya dikawal oleh negara. Jadi ini spesial,” jelas Amran.
Meskipun begitu, menurut Amran, persoalan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan proyek berskala besar. Penentuan lokasi hingga kepastian legalitas lahan akan dikawal oleh pemerintah.
Adapun pemerintah memperkirakan pengembangan etanol membutuhkan lahan sekitar 1 hingga 2 juta hektare. Lahan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan tiga komoditas strategis sebagai bahan baku etanol, yakni tebu, singkong, dan jagung.
Pengembangannya pun akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan produksi E20 pada 2029 sebelum meningkatkan bauran etanol menuju E40 pada 2030 hingga 2031.
“Ini E5, E10, E20 di 2029. Bisa perkiraan kita menuju nanti, bisa kita hitung ya, kalau kita bergerak dari sekarang itu bisa E40 2030, 2031,” ucap Amran.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan produksi bahan bakar campuran etanol 20 persen atau E20 dapat direalisasikan dalam dua tahun mendatang. Target tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan menyiapkan sekitar 2 juta hektare lahan di sejumlah wilayah, mulai dari Jawa, Sumatra, Kalimantan hingga Papua. Lahan tersebut terutama akan digunakan untuk pengembangan tebu yang dinilai paling memungkinkan menjadi bahan baku etanol dalam skala besar.
“Mengonversi etanol itu yang paling memungkinkan ternyata dari tebu. Menyiapkan lahannya lebih kurang 2 juta hektare, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa, ada dari Sumatra akan disiapkan,” kata Zulkifli.
Pemerintah menargetkan kebutuhan etanol untuk E20 seluruhnya berasal dari produksi dalam negeri. Sementara pembangunan industri pengolahannya akan dilakukan oleh Danantara. Dalam jangka panjang, pihaknya juga menyiapkan peningkatan pencampuran etanol secara bertahap hingga E50.
“E20 dalam negeri semuanya. Bertahap kita akan menuju E50, seperti B50. Tapi yang pertama ini E20, jangka panjang akan menuju E50,” ujar Zulkifli.
