PravadaNews – Di tengah upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional, kabar baik datang dari sisi kesejahteraan petani.
Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Agustus 2026 tercatat mencapai 129,19, sekaligus menjadi level tertinggi yang tercatat.
Angka tersebut naik 1,05 persen dibandingkan posisi Juli 2026 yang berada di level 127,84.
Kenaikan NTP ini menjadi salah satu gambaran perbaikan kondisi ekonomi petani.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, peningkatan kesejahteraan petani tidak dapat dipisahkan dari pembangunan pertanian nasional.
Menurut Amran, keberhasilan mewujudkan swasembada pangan bukan hanya soal memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi petani sebagai pelaku utama produksi.
Amran mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementan agar swasembada pangan Indonesia segera terwujud. Namun yang lebih penting, swasembada itu harus menghadirkan kesejahteraan bagi petani.
“Kalau petani sejahtera, produksi akan meningkat. Masyarakat juga mendapatkan pangan dengan harga yang stabil,” ujar Amran dalam keterangan tertulisnya dikutip, Senin (21/9/2026).
Peningkatan NTP menunjukkan harga yang diterima petani tumbuh lebih tinggi dibandingkan biaya yang harus dibayarkan.
Pemerintah menilai kondisi tersebut mencerminkan penguatan posisi ekonomi petani.
Sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama pasar kerja nasional dengan menyerap sekitar 27,99 persen tenaga kerja Indonesia.
Karena itu, peningkatan kesejahteraan petani juga diarahkan melalui penguatan usaha, efisiensi biaya, teknologi, serta kepastian pasar dan harga.
Pemerintah melakukan pembenahan dari sisi hulu hingga hilir, termasuk tata kelola pupuk bersubsidi.
Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi juga diturunkan sekitar 20 persen untuk menekan biaya usaha tani.
Harga urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram. Sementara harga pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
“Petani harus memperoleh keuntungan yang layak. Negara harus hadir mulai dari penyediaan pupuk, air, mekanisasi, sampai memastikan hasil panennya terserap dengan harga yang baik,” ucap Amran.
Pada sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani.
Pemerintah juga mendorong mekanisasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas.
Di Merauke, Papua Selatan, misalnya, petani mulai memanfaatkan drone pertanian, “rice transplanter”, “combine harvester”, dan alat mesin pertanian modern.
Sementara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mekanisasi membantu petani meningkatkan intensitas tanam.
Indeks Pertanaman (IP) yang sebelumnya sekitar 100 meningkat menjadi 200, bahkan mencapai 300 pada sejumlah hamparan.
Pemerintah menilai peningkatan produksi perlu berjalan beriringan dengan efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan petani.
Dukungan pupuk, mekanisasi, irigasi, pompanisasi, dan kepastian harga diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan petani.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus 2026 tercatat sebesar 118,84.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan daya tukar petani terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan, baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi rumah tangga.
Pergerakan NTP menjadi perhatian karena indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi petani.
Perubahan nilai tersebut turut mencerminkan perbandingan antara perkembangan harga yang diterima petani dengan harga yang harus dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
