Beranda / Ekonomi / Pemerintah Tetapkan Alokasi Pupuk 2027 untuk Sektor Pertanian dan Perikanan

Pemerintah Tetapkan Alokasi Pupuk 2027 untuk Sektor Pertanian dan Perikanan

PravadaNews – Pemerintah menetapkan alokasi pupuk untuk sektor pertanian dan perikanan pada 2027 sebanyak 9,85 juta ton. Jumlah tersebut terdiri dari 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 300.000 ton untuk sektor perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, keputusan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi pemerintah sebelum akhirnya ditetapkan.

“Menteri Pertanian bilang volumenya masih sama dengan tahun lalu, 9,55 ton. Dan dari perikanan 300.000. Jadi, totalnya 9,85,” ujar Zulhas dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/11/2026).

Meskipun begit, pemerintah masih akan melihat perkembangan kondisi global dalam menentukan kebijakan harga pupuk ke depan.

Zulhas menyebut, harga pupuk berpotensi mengalami penurunan apabila kondisi global semakin membaik. Sebaliknya, gejolak global yang meningkat juga dapat memengaruhi kenaikan harga pupuk.

“Jadi, harga nanti melihat perkembangan keadaan,” kata Zulhas.

Di sisi lain, Zulhas turut menyoroti cara pihaknya, dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam menurunkan harga pupuk. Zulhas menyebut, Kementerian Pertanian telah berhasil menurunkan harga pupuk sebanyak 20 persen.

Adapun cara menurunkan harga pupuk yang dimaksud, yakni dengan melalui perubahan mekanisme pengadaan dan pembiayaan. Dalam hal ini, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengubah mekanisme penghitungan biaya pupuk dari sistem cost plus menjadi mark to market.

“Ini terobosan yang luar biasa. Bisa menurunkan harga pupuk 20 persen dengan merubah cara,” kata Zulhas.

Zulhas menjelaskan, mekanisme sebelumnya menggunakan skema cost plus, yakni penghitungan biaya operasional yang ditambah dengan keuntungan sebesar 10 persen.

Melalui skema tersebut, semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh pengelola pupuk.

“Jadi, semakin banyak ongkos, mahal, untungnya 10 persen. Rusak pabriknya malah makin tinggi untungnya pabrik apa tuh, pengelola pupuk ini,” jelas Zulkifli.

Sementara itu, melalui mekanisme mark to market, pemerintah dapat melakukan efisiensi karena anggaran telah tersedia sehingga pembelian dapat dilakukan lebih dahulu.

“Kan uangnya sudah ada, jadi belanja dulu, itu bisa menghemat sampai 20 persen,” kata Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas menyebut efisiensi dari perubahan mekanisme tersebut juga berpotensi dapat membangun pabrik pupuk baru.

Salah satu pabrik pupuk baru direncanakan dibangun di Sumatera Selatan dan ditargetkan mulai pada Januari 2027.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *