PravadaNews — Pemerintah Provinsi Riau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah mengoptimalkan personel, peralatan, dan dukungan lintas sektor di wilayah rawan kebakaran.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat penanganan karhutla di Kantor Gubernur Riau, Minggu (23/8/2026). Plt Gubernur Riau SF Hariyanto meminta seluruh unsur bergerak secara terpadu.
Menurut SF Hariyanto, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi pemerintah daerah dengan berbagai pihak. Unsur tersebut mencakup TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat.
Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah daerah. Karakteristik lahan gambut di wilayah tersebut dinilai dapat mempercepat penyebaran api.
SF Hariyanto meminta seluruh kekuatan disiapkan menghadapi potensi kebakaran. “Kita tidak boleh lengah, terutama menghadapi September, Oktober hingga November,” ucapnya saat memimpin rapat, Minggu (23/8/2026).
Pemerintah juga menyiapkan kebutuhan kesehatan bagi petugas dan masyarakat terdampak asap. Masker, obat-obatan, dan oksigen menjadi bagian dari kebutuhan yang harus tersedia.
Pemprov Riau telah menyiapkan sekitar 110 ribu masker setiap hari. Masker tersebut diperuntukkan bagi petugas lapangan dan masyarakat yang terdampak kabut asap.
Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau Edy Afrizal menyebut Pelalawan masih menjadi perhatian. Berdasarkan pemantauan, terdapat 216 titik panas di wilayah tersebut yang perlu ditangani secara intensif.
Kondisi lahan menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Sebagian lokasi berada di kawasan gambut dengan kedalaman tertentu dan memiliki vegetasi yang dapat menjadi bahan bakar api.
Keterbatasan sumber air turut menyulitkan petugas di lapangan. Ketersediaan air di sejumlah lokasi dapat cepat habis sehingga kebutuhan pendukung pemadaman terus diperkuat.
BPBDPK Riau menambah peralatan pemadaman dan sumber air di lokasi rawan. Jumlahnya meningkat dari enam unit menjadi sekitar 15 unit.
Personel pemadaman juga terus diperkuat melalui kerja sama lintas instansi. Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan unsur lainnya dilibatkan dalam penanganan karhutla.
Pemantauan BMKG menunjukkan asap yang berdampak ke Riau tidak seluruhnya berasal dari wilayah setempat. Asap juga dapat terbawa angin dari Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Pemprov Riau terus memperkuat kesiapan agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas.
